Blak-blakan Jenderal Bintang Tiga Ungkap Penegakan Hukum jadi Catatan Merah Polri, Rekrutmen Diperbaiki

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, penegakan hukum (Gakkum) dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi pihaknya.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Ketika melihat gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kita perbaiki," kata Dedi dalam rapat, Jakarta, Selasa (18/11).

Selain itu, ia menyebut ada 32 permasalahan yang harus diperbaiki oleh Korps Bhayangkara berdasarkan penilaian dari masyarakat hingga internal Polri.

"Dari masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh Polisi, baik itu kekerasan, pungli, kemudian penggunaan kekuatan secara berlebihan dan lain sebagainya," sebutnya.

"Dan kemudian dari polisi sendiri melihat ada 21 hal yang harus diperbaiki, mulai dari pungli, kekerasan dan kewenangan berlebihan dan sebagainya," sambungnya.

Dedi mengungkapkan, pengaduan masyarakat di bulan Januari sampai dengan semester 1 bahwa permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh Polisi adalah terkait dengan menyangkut masalah penegakan hukum.

"Kami breakdown lagi, kami lihat bahwa kenapa sih masalah di polisi banyak sekali, baik dari Litbang Kompas, dari Dumas. Maka kami melihat 62 persen permasalahan Polisi ada di tingkat wilayah dan 30 persen di tingkat Mabes Polri," ungkapnya.

"Ini sedang kami susun untuk Polres perbaikan dari mulai Januari sampai dengan bulan Juli 2025," tambahnya.

Langkah-Langkah yang Sudah Dilakukan Polri

Oleh karenanya, langkah-langkah yang menurutnya sudah mereka lakukan yakni melakukan asesment terhadap kapolsek, kapolres dan Direktur Krimum.

Lalu, terkait dengan Direktur Kriminal Umum (Dir Krimum). Hal ini karena disebutnya berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi permasalahan dan problem bagi pihaknya.

"Kami lihat dari 4.340 kapolsek, 67 persen ini under performance, kenapa under performance? Hampir 50 persen kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (Pendidikan Alih Golongan). Kemudian kapolres, dari 440 kapolres yang sudah kami lakukan assessment 36 kapolres kami under performance, ini catatan dari kami kami harus melakukan perbaikan," sebutnya.

"Demikian juga di Reskrim. Dari 47 Dir Reskrim yang sudah konsen, 15 under performance. Perubahan-perubahan ini harus segera kami lakukan kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan dan sebagainya," sambungnya.

Kemudian, berdasarkan dengan hasil assessment, riset hingga Dumas atau Pengaduan Masyarakat. Kapolri dikatakannya langsung memerintahkan untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan.

"Perbaikan di bidang rekrutmen ini yang paling penting, kalau misalkan direkrut dengan baik dididik dengan baik maka akan menghasilkan anggota-anggota yang Kepolisian baik pola-pola ini yang sedang dilakukan oleh asisten SDM dengan kita juga menggandeng pihak eksternal untuk langsung terlibat langsung mengontrol bagaimana proses rekrutmen ini berjalan dengan baik," ungkapnya.

"Rekrutmen juga kami juga inklusif kami lakukan rekrutmen disabilitas ini juga mendapat penghargaan," tambahnya.

Lakukan Peningkatan LBDP

Kemudian, terkait dengan peningkatan kapasitas, pihaknya juga melakukan peningkatan untuk program Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

"LPDP yang sebelumnya hanya untuk perwira Polri LPDP di tahun 2025 ini Bapak Kapolri memerintah kami untuk diperluas jadi mulai Bintara ASN perwira pamen juga diberikan kesempatan yang sama untuk LPDP dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kapabilitas dan kompetensi," paparnya.

"Di bidang meritokrasi juga assessment center merupakan pintu gerbang raidment dan raidjob ini merupakan catatan kami untuk melakukan perbaikan perbaikan untuk promosi jabatan-jabatan tertentu semuanya melalui assessment center," pungkasnya.