VIDEO: Jenderal PDIP Soal Revisi UU TNI: Usia Pensiun Panglima 63 Tahun, Prajurit 55 Tahun

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Komisi I DPR masih fokus membahas rancangan revisi Undang-Undang TNI hingga menjadi sorotan tajam hingga hari ini, Senin, 17 Maret 2025.

Komisi I DPR dan pemerintah sepakat, dalam revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, diatur penambahan batas usia pensiun prajurit.

Kehadiran PDIP dalam panitia kerja RUU TNI bertujuan untuk memastikan bahwa revisi aturan ini benar-benar dibahas dengan baik.

Masa pensiun pati TNI bintang empat boleh diperpanjang 2 kali masing-masing satu tahun.

Rapat itu sempat diwarnai kericuhan karena ada penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Pembahasan revisi ini baru menyelesaikan sekitar 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyambangi langsung Kejagung yang menangani kasus Marcella.

Pangdam menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa sebagai agen perubahan dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Adies Kadir menyebut bahwa pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah adaptif.

Hasanuddin menilai, pemberantasan begal oleh TNI bisa jadi karena permintaan dari Pemda atau Polri.

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Empat prajurit TNI pelaku penyiraman air keras terhadap Andire Yunus kini telah ditahan di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Mereka juga sedang diperiksa.

Anggota DPR RI mendesak TNI memberikan penjelasan transparan mengenai Status Siaga 1, mengingat sensitivitas isu militer dan potensi spekulasi publik.

Menurutnya, pemberlakuan status siaga dalam tubuh militer bukanlah hal yang luar biasa.

Keputusan untuk tetap berada dalam forum tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.