Anggota Komisi I DPR Minta Indonesia Segera Keluar dari Board of Peace Bikinan Trump
Keputusan untuk tetap berada dalam forum tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai Indonesia sebaiknya segera menarik diri dari kerja sama atau keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza buatan Trump. Ia berpandangan, keputusan untuk tetap berada dalam forum tersebut berpotensi mengganggu integritas politik luar negeri Indonesia di mata internasional serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.
“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).
Dinilai Menyimpang dari Prinsip Bebas Aktif
TB Hasanuddin menguraikan sedikitnya lima alasan utama mengapa Indonesia perlu segera mengevaluasi dan menarik diri dari BoP.
Pertama, keikutsertaan Indonesia dinilai mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Menurutnya, peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia seharusnya tercermin dalam sikap yang konsisten terhadap segala bentuk agresi.
"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.
Sikap Pemerintah Dipersoalkan
Kedua, ia menyoroti sikap pemerintah yang dianggap tidak menunjukkan ketegasan dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran. Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat memunculkan persepsi adanya keberpihakan.
"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," tegasnya.
Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral serta inkonsisten dalam membela kedaulatan negara lain berpotensi memengaruhi persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. TB Hasanuddin mengingatkan, mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP bisa saja menghadapi penolakan.
"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.
Beban Fiskal dan Risiko Geopolitik
Keempat, ia menilai alokasi anggaran bagi partisipasi TNI dalam pasukan ISF berpotensi membebani fiskal negara, terlebih dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu.
"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.
Kelima, Indonesia disebut berisiko terseret dalam dinamika geopolitik Timur Tengah yang kompleks dan berpotensi merugikan.
"Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah," ucapnya.
Tegaskan Komitmen pada Perdamaian
TB Hasanuddin menegaskan, langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia mengabaikan komitmen terhadap perdamaian dunia. Justru sebaliknya, keputusan tersebut dipandang sebagai upaya mengembalikan konsistensi politik luar negeri Indonesia.
“Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa,” pungkasnya.