LIVE

Mendikdasmen Minta Provider Seleksi Penggunaan Medsos, Tegaskan Pembatasan Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta provider telekomunikasi turut serta dalam upaya pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun untuk melindungi mereka dari dampak negatif.

pembatasan media sosial anak
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta provider telekomunikasi turut serta dalam upaya pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun untuk melindungi mereka dari dampak negatif.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta provider telekomunikasi turut serta dalam upaya pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun untuk melindungi mereka dari dampak negatif. (AntaraNews)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan pentingnya peran provider telekomunikasi dalam membatasi akses media sosial. Permintaan ini secara khusus ditujukan untuk pengguna berusia di bawah 16 tahun. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif platform digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam acara Syawalan Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (28/3). Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti melarang total penggunaan media sosial bagi anak. Sebaliknya, pembatasan akses menjadi fokus utama untuk memastikan lingkungan digital yang lebih aman.

Inisiatif ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Selain itu, terdapat juga surat keputusan bersama (SKB) enam menteri yang mengatur regulasi penggunaan media sosial. Regulasi ini secara spesifik menargetkan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Peran Penting Provider dalam Pembatasan Media Sosial Anak

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menekankan bahwa provider telekomunikasi memiliki kapasitas unik untuk menyeleksi kelompok usia penggunanya. Dengan demikian, mereka dapat membantu pemerintah dalam menerapkan pembatasan yang diperlukan. Kemampuan provider untuk mengidentifikasi dan memfilter akses berdasarkan usia menjadi kunci keberhasilan program ini.

Ada delapan layanan media sosial utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pembatasan ini. Di antara platform tersebut, TikTok dan YouTube disebutkan secara spesifik sebagai contoh. Pemerintah berharap platform-platform ini dapat bekerja sama erat untuk membatasi penggunaan oleh anak di bawah 16 tahun.

Pembatasan ini didasari oleh PP Tunas, yang mulai berlaku pada 27 Maret 2026, serta SKB enam menteri terkait regulasi penggunaan media sosial. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak. Kebijakan ini menjadi langkah tegas negara untuk melindungi anak di ruang digital.

Dukungan Orang Tua dan Pengawasan Mandiri untuk Anak

Selain peran provider dan penguatan regulasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga sangat mengharapkan dukungan penuh dari orang tua. Pengawasan orang tua di rumah menjadi faktor krusial dalam memastikan anak-anak menggunakan media sosial secara bijak. Perhatian dan bimbingan dari keluarga dapat meminimalisir risiko negatif.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga menyoroti pentingnya konsep 'self-censor' atau sensor diri. Kemampuan ini harus ditanamkan pada anak-anak agar mereka dapat menyaring informasi dan konten secara mandiri. Peran keluarga terdekat sangat vital dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab digital pada anak.

Pengawasan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, provider, dan keluarga, akan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Hal ini memungkinkan anak-anak untuk tetap mendapatkan manfaat positif dari teknologi tanpa terpapar risiko yang tidak sesuai dengan usia mereka. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan.

Landasan Hukum dan Upaya Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) menjadi landasan hukum utama. Regulasi ini merupakan tonggak baru dalam tata kelola platform digital. PP Tunas secara khusus mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan di ruang digital.

Regulasi ini berlaku untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik publik dan privat, baik yang menyediakan layanan khusus anak maupun platform umum yang berpotensi diakses oleh anak. Fokus utama PP ini adalah membangun sistem digital yang aman untuk anak, transparan dalam pengelolaan data, berbasis perlindungan hak anak, dan bertanggung jawab secara hukum.

Pemerintah telah mengirimkan surat dan instruksi kepada delapan platform digital untuk segera menyampaikan komitmen dan rencana aksi kepatuhan terhadap implementasi PP Tunas. Beberapa platform telah menunjukkan sikap kooperatif penuh, sementara yang lain masih dalam proses penyesuaian. Pemerintah membuka opsi penegakan hukum bagi platform yang tidak patuh, termasuk sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Rincian Vonis 11 Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, Tertinggi 6,5 Tahun

{{caption}}
Kondisi Terkini Rumah Silmy Karim yang Disegel KPK

{{caption}}
Prabowo Keras Ultimatum Mitra SPPG Nakal, Minta Cepat Cepat Tobat Biar Selamat

{{caption}}
Laporan Liputan6.com dari St. Petersburg: Menko AHY Bidik Kolaborasi RI-Rusia pada Infrastruktur Prioritas

{{caption}}
Daftar 45 Kelurahan di Jakarta yang Pasokan Air PAM Dihentikan Sementara 5-6 Juni 2026

{{caption}}
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Kapolri Diusulkan Jadi 63 Tahun

Topik Terkait
{{caption}}
Tenaga Pendidik Dukung Pembatasan Media Sosial Anak oleh Komdigi, Fokuskan Kemandirian

Kebijakan Komdigi membatasi media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mendapat dukungan penuh dari tenaga pendidik. Langkah ini dinilai krusial untuk memfokuskan kemandirian anak dan menyaring konten negatif yang beredar luas.

Pembatasan Media Sosial Anak
{{caption}}
KemenPPPA Pantau Ketat Implementasi Pembatasan Akses Media Sosial Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Kemenpppa
{{caption}}
Pembatasan Medsos Anak 16 Tahun: MUI Lebak Dukung Kebijakan Pemerintah Selamatkan Generasi Muda

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan medsos anak 16 tahun melalui PP Tunas untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif digital yang mengancam masa depan mereka.

Pembatasan Medsos
{{caption}}
Orang Tua Sambut Positif PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

PP Tunas
{{caption}}
Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Dukung Tumbuh Kembang Optimal

Dokter spesialis anak dan Kemenkomdigi sepakat bahwa pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal serta menjaga privasi anak di ruang digital.

pembatasan medsos anak
{{caption}}
Perkuat Fondasi Agama Etika Ruang Digital, Menag Dukung Penuh PP Tunas

Menteri Agama menegaskan pentingnya fondasi agama dan etika yang kuat di ruang digital, mendukung penuh implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak.

Fondasi Agama Etika Ruang Digital
{{caption}}
Pengawasan Medsos Anak: Pemerintah Terapkan Aturan Baru Mulai 28 Maret 2026

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Pengawasan Medsos Anak
{{caption}}
Seskab dan Menkomdigi Bahas Implementasi PP Tunas, Platform Digital Wajib Patuh Perlindungan Anak

Sekretaris Kabinet dan Menteri Komunikasi dan Digital membahas implementasi PP Tunas, menegaskan platform digital wajib patuh aturan perlindungan anak di ruang siber atau hadapi sanksi tegas.

Implementasi PP Tunas
{{caption}}
Disdikpora Cianjur Sosialisasikan Pembatasan Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur bergerak cepat menyosialisasikan aturan **pembatasan media sosial anak** usia di bawah 16 tahun, mengacu pada Permenkomdigi terbaru yang mulai berlaku bertahap.

Pembatasan Media Sosial Anak
{{caption}}
Akademisi Undana Soroti Pentingnya Literasi Digital Dampingi Pembatasan Media Sosial Anak

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

Pembatasan Media Sosial Anak
{{caption}}
Mendikdasmen Dukung Peraturan Menkomdigi: Langkah Penting Pembatasan Gawai Anak Usia di Bawah 16 Tahun

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik Peraturan Menkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur Pembatasan Gawai Anak di bawah 16 tahun, bertujuan membentuk kebiasaan baik dan mencegah kecanduan.

Pembatasan Gawai Anak
{{caption}}
Pemerintah Batasi Akses Anak di Bawah 16 Tahun ke Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.

Pembatasan Akses Anak
{{caption}}
Pemprov Kepri Tegaskan Pembatasan Media Sosial Anak Lindungi, Bukan Batasi Kreativitas

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun bertujuan melindungi dari konten negatif, bukan membatasi kreativitas anak di era digital.

diskominfo kepri
{{caption}}
Pemerintah Perketat Pembatasan Media Sosial Anak Usia di Bawah 16 Tahun

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan media sosial anak usia di bawah 16 tahun melalui Peraturan Tunas, didukung penuh oleh Kemendikdasmen dan Komdigi, demi melindungi anak dari dampak negatif digital.

anak indonesia
{{caption}}
Pembatasan Media Sosial Anak: Akademisi Unsoed Tekankan Dukungan Multi-Sektor untuk Implementasi PP Tunas

Kebijakan pembatasan media sosial anak melalui PP Tunas membutuhkan dukungan lintas sektor agar implementasinya efektif, terutama di tingkat daerah, menurut akademisi Unsoed.

akademisi unsoed
{{caption}}
Disdik Sulsel Ajak Orang Tua Perketat Pembatasan Media Sosial Anak di Rumah

Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengimbau orang tua untuk aktif melakukan pengawasan dan pembatasan media sosial anak di bawah 16 tahun, sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2025.

anak di bawah 16 tahun
{{caption}}
Legislator Gorontalo Utara Dukung Pembatasan Media Sosial Anak Melalui PP TUNAS

Legislator Gorontalo Utara mendukung penuh Pembatasan Media Sosial Anak di bawah 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan ini krusial melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi dan mendorong literasi digital.

dinas pendidikan
{{caption}}
Pemkab Pasaman Barat Dukung Pembatasan Media Sosial Anak, Tekan Angka Pelecehan Digital

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh kebijakan pembatasan media sosial anak, menyusul tingginya kasus pelecehan seksual yang dipengaruhi ruang digital dan diperkuat PP Tunas.

edukasi digital
{{caption}}
Mendikdasmen Dorong Pembangunan Sekolah Terintegrasi di Bintuni untuk Perluas Akses Pendidikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan pembangunan sekolah terintegrasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, merupakan upaya pemerintah memperluas akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas di wilayah tersebut.

abdul mu'ti
{{caption}}
Mendikdasmen Apresiasi Pendidikan Bermutu Sekolah Swasta, Perkuat Ekosistem Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengapresiasi kontribusi sekolah swasta dalam menghadirkan Pendidikan Bermutu Sekolah Swasta yang krusial untuk ekosistem pendidikan nasional.

abdul mu'ti
{{caption}}
Mendikdasmen Apresiasi Pendidikan Bermutu Sekolah Swasta, Perkuat Ekosistem Nasional

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengapresiasi kontribusi sekolah swasta dalam menghadirkan Pendidikan Bermutu Sekolah Swasta yang krusial untuk ekosistem pendidikan nasional.

abdul mu'ti
{{caption}}
Pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur: Semangat Pantang Menyerah Wujudkan Layanan Kesehatan

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menegaskan dukungan penuh terhadap Pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur yang akan beroperasi Oktober 2026, demi pemerataan layanan kesehatan.

abdul mu'ti
{{caption}}
Paskibra Hardiknas 2025: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Soroti Semangat Pendidikan Merata

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan Paskibra Hardiknas 2025 mencerminkan semangat pendidikan nasional yang inklusif, memberikan kesempatan luas bagi seluruh anak Indonesia, termasuk melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

abdul mu'ti
{{caption}}
Pesan Hardiknas: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tegaskan Pendidikan Cerdaskan Bangsa

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan Pesan Hardiknas, menegaskan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan dan peradaban bangsa. Simak komitmen Kemendikdasmen dalam mewujudkan tujuan mulia ini.

abdul mu'ti