LIVE

Bupati Cilacap Tersangka Korupsi Pemerasan, Cak Imin Prihatin dan Hormati Proses Hukum

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

bupati cilacap
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan. (AntaraNews)

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan rasa prihatin dan keterkejutannya. Hal ini menyusul penetapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Syamsul Auliya Rachman sendiri merupakan kader aktif dari PKB.

"Ya, kami prihatin. Tidak menyangka," ujar Cak Imin di Gedung DPP PKB, Jakarta, Minggu, menanggapi penetapan tersangka kadernya. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 14 Maret 2026. Kasus yang menjerat Bupati Cilacap tersebut adalah dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Cak Imin juga menegaskan bahwa partainya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan. "Tentu kami hormati proses hukum," katanya. Pernyataan ini disampaikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret 2026. OTT tersebut merupakan yang kesembilan di tahun 2026.

Reaksi PKB dan Cak Imin Terhadap Kasus Korupsi

Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan rasa tidak menyangkanya atas keterlibatan kader partainya dalam dugaan tindak pidana korupsi. Sebagai ketua umum, Cak Imin menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang menimpa Bupati Cilacap tersebut. Ia berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan adil.

Meskipun demikian, PKB melalui Cak Imin secara tegas menyatakan akan menghormati setiap tahapan dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Sikap ini menunjukkan komitmen partai terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. PKB juga menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada lembaga antirasuah.

Kejadian ini menjadi sorotan publik mengingat Syamsul Auliya Rachman adalah seorang kepala daerah sekaligus kader partai politik. Cak Imin tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai langkah internal partai terhadap kadernya yang tersandung kasus hukum. Fokus utama saat ini adalah menghormati jalannya proses hukum.

Kronologi Kasus Pemerasan Bupati Cilacap oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 13 Maret 2026. Operasi ini berhasil mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya. Penangkapan ini juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.

Pada hari berikutnya, Jumat, 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD). Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan penerimaan lainnya. Praktik ini terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan penyelidikan KPK, Syamsul Auliya Rachman menargetkan perolehan uang sebesar Rp750 juta dari aksi pemerasan tersebut. Dana ini direncanakan untuk dua peruntukan utama. Sebagian besar, yakni Rp515 juta, dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.

Sementara itu, sisa dana dari target pemerasan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Bupati Syamsul Auliya Rachman. Namun, sebelum berhasil mencapai target Rp750 juta, ia baru mengumpulkan Rp610 juta. Jumlah tersebut berhasil disita oleh KPK saat operasi tangkap tangan dilakukan.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sidang Perdana Ardito Wijaya: Didakwa Suap dan Gratifikasi Miliaran, Ungkap Kode Brimob

{{caption}}
Bareskrim Polri Ungkap Peran Istri dan Anak Ko Erwin di Kasus TPPU Narkoba

{{caption}}
Connie Bakrie: Kedaulatan Udara Prinsip Fundamental yang Tak Dapat Ditawar

{{caption}}
Menteri PPPA Akui Keselamatan Seluruh Masyarakat Prioritas Nomor Satu

{{caption}}
Kepulangan Sang Penjaga Perdamaian: Tangis Histeris Sambut Jenazah Praka Rico Pramudia

{{caption}}
Pria di Lampung Tengah Habisi Nyawa Abang Ipar, Motifnya Bikin Miris

Topik Terkait
{{caption}}
Cak Imin Larang Korupsi Kepala Daerah PKB Setelah Bupati Cilacap Terjerat OTT KPK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Cak Imin
{{caption}}
KPK Ungkap Alasan Perangkat Daerah Setor Uang ke Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Korupsi THR, Diduga Peras SKPD

KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

Bupati Cilacap Korupsi
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Berencana Beri THR dari Hasil Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda dari dana hasil pemerasan yang mencapai Rp610 juta, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang menargetkan Rp750 juta dari SKPD untuk tunjangan hari raya (THR) dan kebutuhan pribadi.

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap 23 Satuan Kerja Setor Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Kapolresta Cilacap Jadi Penerima THR dari Bupati, OTT Libatkan 27 Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Peras Perangkat Daerah, Diduga Libatkan Satpol PP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja perangkat daerah, dengan bantuan Satpol PP dan beberapa pejabat lainnya.

KPK
{{caption}}
KPK Lakukan OTT Bupati Cilacap, Kader PKB Minta Publik Tunggu Rilis Resmi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3). Kader PKB setempat meminta masyarakat menunggu rilis resmi KPK terkait OTT Bupati Cilacap ini.

KPK OTT Bupati Cilacap
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

Bupati Cilacap
{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Ditangkap KPK dalam OTT, Jalani Pemeriksaan di Banyumas

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat siang dan kini menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, memicu pertanyaan tentang kasus yang melibatkannya.

Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Dalami Sumber Uang Setoran untuk Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.

anti korupsi
{{caption}}
KPK Soroti Kepala Daerah THR Forkopimda: Picu Konflik Kepentingan dan Hambat Penegakan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Tegaskan Kepala Daerah Tak Perlu Beri THR TNI Polri, Sudah Ditanggung Pusat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

aparatur sipil negara
{{caption}}
Gubernur Jateng Tegaskan Integritas Pejabat Usai OTT KPK di Cilacap

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya Integritas Pejabat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Ia meminta kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh apar

ahmad luthfi
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Butuh Rp515 Juta untuk THR Polisi dan Jaksa

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

bupati cilacap
{{caption}}
Tegas, Pesan KPK ke Koruptor: Jangan Berpikir Kami Mudik, Tidak!

Jika peringatan melalui edukasi dan pencegahan tidak diindahkan, maka penindakan adalah caranya.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Soroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Tak Belajar dari Kasus Cilacap Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Target Pengumpulan Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan uang pemerasan terkumpul 13 Maret 2026. Simak detail target dan alasannya di sini.

cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kumpulkan THR untuk Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang diduga memeras SKPD untuk mengumpulkan THR bagi Forkopimda, termasuk polisi dan jaksa, dengan total target setoran mencapai Rp750 juta.

bupati cilacap
{{caption}}
OTT Kepala Daerah Kembali Terjadi, Pakar Soroti Integritas Pejabat yang Masih Lemah

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali menjerat kepala daerah, memicu sorotan pakar hukum terkait integritas pejabat publik yang dinilai masih lemah. Simak analisis lengkapnya mengenai kasus OTT Kepala Daerah.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Tersangka Pemerasan THR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati dan Sekda Cilacap sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengumpulan Tunjangan Hari Raya (THR). Simak detail modus operandi dan fakta-fakta terbaru dari kasus ini.

bupati cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Peras Satker untuk THR Sejak Lebaran 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi THR, bahkan sejak Lebaran 2025, membuat publik penasaran akan detail kasusnya.

bupati cilacap