LIVE

KPK Ungkap Kapolresta Cilacap Jadi Penerima THR dari Bupati, OTT Libatkan 27 Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Salah satu pejabat yang akan menerima THR dari Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman adalah Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adhy Buono. Informasi ini disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3) malam.

Pengungkapan ini menjadi bagian dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. OTT tersebut berhasil mengamankan Bupati Cilacap beserta 26 orang lainnya. Mereka ditangkap di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk menghindari konflik kepentingan.

KPK telah menetapkan Bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam pemerasan serta penerimaan lainnya pada tahun anggaran 2025-2026. Kasus ini mencuat setelah serangkaian pemeriksaan intensif.

Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka

Pada 13 Maret 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi tangkap tangan kesembilan di tahun 2026. Ini juga merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK selama bulan Ramadhan. Sebanyak 27 orang diamankan dalam operasi senyap tersebut.

Di antara mereka yang ditangkap adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti awal. Operasi ini menjadi sorotan publik atas komitmen KPK memberantas korupsi.

Sehari setelah OTT, tepatnya 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka. Bupati Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat atas dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Alasan Pemeriksaan Dipindahkan ke Banyumas

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan alasan penting di balik lokasi pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap 27 orang yang ditangkap tidak dilakukan di Polresta Cilacap. Keputusan ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

“Salah satu forkopimda itu adalah Kapolres di situ (Cilacap, red.),” ujar Asep Guntur Rahayu. Pernyataan ini menegaskan adanya keterlibatan pejabat kepolisian dalam skema penerimaan THR. Oleh karena itu, tim KPK memindahkan lokasi pemeriksaan ke Banyumas.

Langkah pemindahan lokasi pemeriksaan ini menunjukkan prinsip kehati-hatian KPK. Tujuannya adalah memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan. Integritas penyelidikan menjadi prioritas utama bagi lembaga antirasuah.

Skema THR dan Target Pemerasan Bupati

Bupati Syamsul Auliya Rachman diduga menargetkan perolehan dana sebesar Rp750 juta dari aksi pemerasan ini. Dana tersebut memiliki alokasi spesifik yang telah direncanakan. Sebagian besar dana dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebanyak Rp515 juta dari target tersebut diperuntukkan bagi THR Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap. Sisa dana lainnya direncanakan untuk kepentingan pribadi Bupati. Skema ini menunjukkan modus operandi yang terstruktur.

Namun, sebelum berhasil mencapai target Rp750 juta, Bupati Syamsul Auliya Rachman telah ditangkap KPK. Total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Bupati sebelum penangkapan adalah Rp610 juta. Penangkapan ini menggagalkan upaya pemerasan lebih lanjut.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

{{caption}}
Prabowo Sebut MBG Bakal Jangkau 85 Juta Penerima dan Buka 3 Juta Pekerjaan

{{caption}}
Cerita Prabowo Panggil Kepala PPATK dan BPKP Sebelum Copot 3 Pimpinan BGN

{{caption}}
Ada Tilang Manual di Operasi Patuh Jaya, Simak Sasarannya

Topik Terkait
{{caption}}
FOTO: Plt Bupati Cilacap Diperiksa KPK Sebagai Saksi Dugaan Pemerasan THR

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dana THR.

Berita Foto
{{caption}}
KPK Dalami Sumber Uang Setoran untuk Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Alasan Perangkat Daerah Setor Uang ke Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

KPK
{{caption}}
THR 'Panas' Bupati Cilacap buat Forkopimda: Berjumlah Rp20-100 Juta Dikemas dalam 6 Goodie Bag

KPK meyakini bahwa banyak kepala daerah lainnya yang juga melakukan modus yang sama.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Butuh Rp515 Juta untuk THR Polisi dan Jaksa

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Korupsi THR, Diduga Peras SKPD

KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

Bupati Cilacap Korupsi
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Berencana Beri THR dari Hasil Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda dari dana hasil pemerasan yang mencapai Rp610 juta, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang menargetkan Rp750 juta dari SKPD untuk tunjangan hari raya (THR) dan kebutuhan pribadi.

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap 23 Satuan Kerja Setor Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Target Pengumpulan Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan uang pemerasan terkumpul 13 Maret 2026. Simak detail target dan alasannya di sini.

OTT Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Peras Perangkat Daerah, Diduga Libatkan Satpol PP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja perangkat daerah, dengan bantuan Satpol PP dan beberapa pejabat lainnya.

KPK
{{caption}}
FOTO: KPK Sita Puluhan Kendaraan Usai OTT Imigrasi Jakarta Barat

KPK menyita puluhan kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara suap di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Rabu (03/06/2026).

berita foto
{{caption}}
KPK: OTT Kepala Imigrasi Jakbar Terkait Izin Tinggal WNA

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

berita update
{{caption}}
KPK Tangkap Belasan Orang dalam OTT Imigrasi Jakbar, Termasuk Kakanim

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.

berita update
{{caption}}
KPK Periksa Dirut PT Surya Annisa Kencana, Lanjutkan Usut Proyek Kereta Api Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

djka
{{caption}}
KPK Dalami Pengisian Kuota Haji di Perusahaan Maktour Milik Fuad Hasan Masyhur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

asrul aziz taba
{{caption}}
KPK Periksa PNBP Tambang Kutai Kartanegara, Dalami Gratifikasi Eks Bupati Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

aset sitaan
{{caption}}
Serapan APBD Tulungagung 2026 di Bawah Target, Pemkab Ungkap Dampak OTT KPK

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

ahmad baharudin
{{caption}}
KPK Ungkap Enam Barang yang Disita dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan enam barang yang disita dari Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri Faizal Assegaf. **Penyitaan KPK Faizal Assegaf** ini diduga kuat terkait kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

alat elektronik
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Tulungagung, Kepala Dinas Resah

KPK mengungkap keresahan kepala dinas di Tulungagung akibat dugaan pemerasan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo dengan modus ancaman surat mundur dan penagihan uang rutin.

bupati tulungagung
{{caption}}
KPK Duga Bupati Tulungagung Atur Pemenang Jasa Kebersihan dan Keamanan, Terjerat Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

alat kesehatan
{{caption}}
KPK Ingatkan Kepala Daerah Hindari Penyalahgunaan Anggaran Dinas, Tegaskan Pelanggaran Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran dinas, menyusul penetapan tersangka Bupati Tulungagung. Simak selengkapnya peringatan tegas KPK ini.

anggaran dinas
{{caption}}
KPK Soroti Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, Tak Belajar dari Kasus Cilacap Usai OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) kepada Forkopimda, menilai GSW tak belajar dari kasus serupa di Cilacap pasca-OTT.

cilacap