Pemerintahan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin belum bisa berkantor di Pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso karena Pendopo Tulungagung disegel KPK, berdampak pada aktivitas pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) diisi oleh praktisi lapangan yang memahami kondisi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Peran RT untuk memperkuat pelayanan masyarakat, menjadikan Paguyuban Pengurus Rukun Tetangga (PPRT) Batang sebagai percontohan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti modus pemerasan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang dinilai mengerikan karena melibatkan surat pernyataan pengunduran diri ASN tanpa tanggal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT), terungkap target pemerasan Rp5 miliar dari kepala OPD yang terealisasi Rp2,7 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sigi kini menghadirkan inovasi Layanan Akta Kematian Online melalui website Pena Kaili, bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan memudahkan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya Manajemen Risiko Pemkab Situbondo agar daerah itu cepat "naik kelas". Simak empat jenis risiko krusial yang wajib dikelola untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja (satker) demi THR, bahkan sejak Lebaran 2025, membuat publik penasaran akan detail kasusnya.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memastikan optimalisasi pelayanan publik pasca-operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menimpa Bupati, menunjuk Hendri Praja sebagai Plt Bupati.

Wakil Bupati Hendri Praja resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Rejang Lebong oleh Mendagri setelah bupati nonaktif tersandung kasus hukum, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemerintah Kabupaten Sleman kembali meraih predikat Opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, menandai pencapaian ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari berulang kali menerima uang imbalan proyek, membuka potensi pengembangan kasus korupsi lebih lanjut di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Audit HAM Nasional oleh Komnas HAM RI, fokus pada empat hak dasar masyarakat. Penasaran bagaimana komitmen ini akan memastikan kebijakan pro-rakyat?

Pemkab Bogor resmi melarang ASN menggunakan mobil dinas pelat merah untuk mudik Lebaran. Kebijakan **Larangan Mudik Mobil Dinas Bogor** ini demi menjaga integritas dan kedisiplinan aparatur.

DPRD Sigi dan Pemerintah Kabupaten Sigi sahkan Perda pengelolaan aset daerah serta pembentukan Kecamatan Sigi Kota, langkah strategis dorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto resmi melantik 21 pejabat administrator dan pengawas pada Kamis (26/2). Langkah ini bertujuan memperkuat kinerja birokrasi dan layanan publik di Kabupaten Bogor.

Ramadhan menjadi arena pembuktian **integritas ASN NTB** dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Kebijakan pengurangan jam kerja tak boleh mengurangi tanggung jawab, justru jadi momentum penguatan disiplin dan etos kerja aparatur.