Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, menandai komitmen kuat dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Usulan Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Sitti Husniah Talenrang menjadi perhatian publik, memicu sorotan dari pakar hukum tata negara mengenai batasan dan kriteria penggunaannya.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) Jufri Rahman menegaskan rekomendasi BPK adalah acuan utama untuk perkuat tata kelola pemerintahan daerah. Simak bagaimana Pemprov Sulsel jadikan rekomendasi BPK sebagai pembinaan pengelolaan anggaran.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani, menyoroti keberhasilan kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dalam menjaga stabilitas Gorontalo, yang dinilai krusial bagi pembangunan daerah.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri berkomitmen kawal implementasi program prioritas nasional, memastikan setiap daerah merasakan dampak positif kebijakan pemerintah.

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Astacita, delapan misi utama pembangunan nasional, serta pemerataan pembangunan. Simak selengkapnya komitmen Pemprov Jatim.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para Ketua DPRD se-Indonesia adalah patriot yang mencintai Tanah Air dan berorientasi pada kepentingan rakyat, memperkuat kepemimpinan daerah.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menekankan Peran Kunci Ketua DPRD sebagai representasi rakyat untuk menjembatani kepentingan daerah, mengawal kebijakan, serta memastikan pembangunan nasional efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Sigi kini menghadirkan inovasi Layanan Akta Kematian Online melalui website Pena Kaili, bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan memudahkan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyerahkan 44 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, menekankan perbaikan kualitas dan kinerja pemerintahan daerah ke depan.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya Manajemen Risiko Pemkab Situbondo agar daerah itu cepat "naik kelas". Simak empat jenis risiko krusial yang wajib dikelola untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil langkah proaktif membatasi penggunaan kendaraan dinas dan menerapkan WFH untuk Efisiensi Energi Sumedang, merespons krisis global dan menghemat anggaran.

Tokoh masyarakat mendesak rekonsiliasi Bupati dan Wakil Bupati Lebak setelah insiden di acara halalbihalal, demi menjaga stabilitas pembangunan daerah.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menekankan pentingnya Penguatan Komunikasi DPRD Jabar dan masyarakat melalui teknologi digital guna mempercepat penyelesaian masalah daerah.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang mengkaji penerapan skema WFH ASN setiap Jumat. Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM, namun perlu pertimbangan matang terkait pelayanan publik dan efektivitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan lancar usai libur Idul Fitri, meskipun sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan sistem kerja WFA.

Pemerintah Kabupaten Jayapura memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 30 Maret 2026, menanti arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nabire tetap bekerja penuh dari kantor karena kebijakan Work From Home (WFH) dari pusat masih menunggu regulasi resmi yang jelas.