Gubernur NTB Dorong Penerapan Manajemen Risiko di Seluruh OPD

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya untuk mengimplementasikan manajemen risiko. Penerapan ini krusial dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan manajemen risiko Pemprov NTB di Sembalun, Lombok Timur, melalui keterangan yang diterima di Mataram, Minggu.

Iqbal menekankan bahwa diskusi bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi lebih fundamental pada cara pemerintah membuat keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu mengandung risiko yang perlu dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program-program pemerintah.

Menurut Iqbal, setiap program dan kebijakan harus dihitung risikonya sejak tahap awal perencanaan. Aspek-aspek seperti hukum, politik, sosial, lingkungan, dan keuangan menjadi pertimbangan utama. Perhitungan risiko ini penting untuk memitigasi potensi kegagalan program di masa mendatang.

Pentingnya Keberanian Terukur dalam Pengambilan Keputusan

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan tidak berarti mengabaikan potensi risiko yang ada. Sebaliknya, hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali kemungkinan buruk yang dapat terjadi dan mempersiapkan langkah mitigasi.

"Pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan, tetapi dengan risiko yang diperhitungkan dan disiapkan langkah mitigasinya," ujar Iqbal.

Pemprov NTB telah memiliki pedoman pengelolaan risiko yang diatur melalui regulasi daerah, sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dalam cara kerja birokrasi. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

"Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko. Program yang berhasil adalah program yang risikonya dikenali, diprioritaskan dan dikelola sejak awal," tambah Iqbal.

Mendorong Inovasi dan Akuntabilitas OPD

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, turut menyampaikan pandangannya mengenai manajemen risiko. Ia menyatakan bahwa kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja, tetapi juga perlu membangun lingkungan kerja yang membuat aparatur dapat menjalankan tugas tanpa ketakutan berlebihan, terutama dalam tata kelola keuangan.

Terlalu takut mengambil risiko dapat menghambat inovasi, sedangkan mengambil risiko tanpa perhitungan dapat menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam setiap tindakan.

"Birokrasi tetap harus bergerak. Tetapi bergerak dengan perhitungan. Yang dibutuhkan adalah keberanian yang terukur," kata Indah.

• Peraturan Gubernur NTB Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi acuan utama bagi perangkat daerah.
• Regulasi ini diharapkan dapat memandu perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara konsisten dan efektif.

Sumber: AntaraNews