Gubernur Ntb

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak anak-anak di Sumbawa untuk mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan NTB, serta berani bermimpi demi masa depan cerah. Simak pesan inspiratifnya!

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berikan Insentif Guru PPPK NTB tambahan minimal Rp500 ribu untuk 1.759 guru, sebagai kado Hardiknas demi peningkatan kesejahteraan. Simak detailnya!

Ketua MUI NTB, TGH. Badrun, menyoroti maraknya judi sabung ayam dan narkoba di wilayahnya, mengajak pemerintah daerah bersinergi mengatasi permasalahan keumatan ini.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melaporkan 108 kejadian bencana melanda wilayah ini dari Januari hingga Maret 2026. Simak rincian dampak dan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Kejadian Bencana NTB.

Perayaan Lebaran Topat 2026 di Lombok Barat tidak hanya memperkuat identitas budaya Sasak, tetapi juga menjadi magnet utama yang mendongkrak sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendukung penuh Rakornas BPR Syariah 2026 di Mataram, mendorong UMKM lokal terlibat aktif untuk dampak ekonomi nyata serta promosi daerah.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerukan kepada masyarakat untuk memperkuat solidaritas Idul Fitri dan pengendalian diri, menekankan pentingnya kepedulian sesama dan pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti variasi harga tiket bus mudik Lebaran 2026 di Terminal Mandalika, Mataram. Ia meminta penertiban praktik penjualan oleh pihak ketiga yang berpotensi menaikkan harga tiket secara tidak wajar.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerukan masyarakat untuk menjaga toleransi Nyepi-Takbiran beririsan. Momen ini diharapkan menjadi teladan kerukunan antarumat beragama di NTB, menunjukkan kedewasaan sosial yang patut dicontoh.

Simak detail jadwal penyeberangan Lombok Bali selama Nyepi 2026 yang diatur ketat oleh pemerintah. Kebijakan ini demi kelancaran arus transportasi dan kekhidmatan ibadah umat Hindu di Pulau Dewata.

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram bergerak cepat menyiapkan skema relokasi warga terdampak banjir rob di Ampenan, sebuah langkah darurat untuk mengatasi dampak bencana pesisir yang kian parah dan memberikan solusi permanen.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menginstruksikan upaya penyelamatan artefak Samalas yang ditemukan di Tanak Beaq, Lombok Tengah, demi menjaga jejak sejarah peradaban kuno dan potensi wisata edukasi.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan komitmen perbaikan jalan Sumbawa, khususnya ruas provinsi yang vital, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga hutan untuk keberlanjutan infrastruktur dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan alokasi Dana BTT sebesar Rp16 miliar siap digunakan untuk penanganan bencana banjir dan angin puting beliung di lima kabupaten/kota, prioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyoroti pentingnya kemandirian masjid melalui pemanfaatan aset wakaf, dengan Masjid Masbagik sebagai percontohan nyata yang berhasil mengelola pertokoan dari tanah wakaf.

Gubernur NTB Ajak Jaga Lingkungan dan perkuat solidaritas sosial di momen Isra Mi'raj. Ia menyoroti pentingnya menjaga alam dan persatuan di tengah berbagai musibah yang melanda.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal kembali menunjuk Lalu Moh Faozal sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB setelah masa jabatan Pj Sekda berakhir, demi menjaga kesinambungan roda organisasi pemerintahan.

Seleksi ketat calon **Sekda NTB** telah mengerucut pada tiga nama terbaik. Siapa saja pejabat yang berpeluang menduduki posisi strategis ini dan bagaimana kelanjutan prosesnya?

Jabatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Moh Faozal akan berakhir pada 10 Januari 2026. Faozal menyerahkan sepenuhnya keputusan pengganti kepada Gubernur NTB, sambil berharap sosok pengganti adalah pekerja keras dan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal merombak jajaran birokrasinya dengan melakukan demosi pejabat NTB, menurunkan lima Kepala OPD ke eselon III. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kinerja yang dinilai kurang optimal dalam melayani masyarakat.