KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Peras Perangkat Daerah, Diduga Libatkan Satpol PP

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dana THR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

KPK meyakini bahwa banyak kepala daerah lainnya yang juga melakukan modus yang sama.

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda dari dana hasil pemerasan yang mencapai Rp610 juta, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang menargetkan Rp750 juta dari SKPD untuk tunjangan hari raya (THR) dan kebutuhan pribadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan uang pemerasan terkumpul 13 Maret 2026. Simak detail target dan alasannya di sini.

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

Tidak lama berselang, kasus suap juga menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku prihatin dan tak menyangka Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menjadi tersangka korupsi pemerasan oleh KPK, namun menghormati proses hukum yang berjalan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Kepala Daerah kepada Forkopimda, yang dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat proses penegakan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepala daerah tidak perlu lagi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada TNI dan Polri karena pemerintah pusat sudah mengalokasikan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kasus pemerasan Bupati Cila

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menekankan pentingnya Integritas Pejabat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap. Ia meminta kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh apar

Jika peringatan melalui edukasi dan pencegahan tidak diindahkan, maka penindakan adalah caranya.