LIVE

KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Korupsi THR, Diduga Peras SKPD

KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.

bupati cilacap korupsi
KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi.
KPK berhasil menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi tangkap tangan, mengungkap modus Bupati Cilacap korupsi dengan memeras SKPD demi THR Forkopimda dan kepentingan pribadi. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya pada 13 Maret 2026. Penangkapan ini menjadi yang kesembilan di tahun 2026 dan yang ketiga selama bulan Ramadhan. Kasus ini terkait dugaan pemerasan dan penerimaan uang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa Syamsul Auliya Rachman berpotensi mengulangi perbuatannya jika tidak ditangkap tahun ini. Praktik pemerasan serupa diduga telah terjadi pada Ramadhan 2025 namun belum terpantau oleh KPK.

Pada 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka terhadap Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD). Keduanya dijerat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2025-2026.

Modus Operandi Bupati Cilacap Korupsi Dana THR

KPK mengungkapkan modus operandi Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam melakukan pemerasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Target utama adalah pengumpulan dana untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap.

Syamsul Auliya menargetkan total Rp750 juta dari aksi pemerasan ini. Sebagian besar, yaitu Rp515 juta, direncanakan untuk THR Forkopimda, sementara sisanya akan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Sebelum tertangkap tangan oleh KPK, Syamsul Auliya telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp610 juta. Penangkapan ini mencegahnya untuk mencapai target penuh dan kemungkinan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Peringatan KPK Terkait Potensi Pengulangan Tindak Pidana

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan pentingnya penangkapan Syamsul Auliya Rachman pada tahun ini. Menurut Asep, jika tidak ditangkap, Bupati Cilacap berpotensi besar memeras lagi SKPD demi THR di tahun berikutnya.

Asep Guntur menjelaskan bahwa praktik pemerasan serupa pernah dilakukan pada Ramadhan 2025. Namun, saat itu KPK belum memonitor atau menerima laporan informasi terkait praktik tersebut, sehingga tidak ada tindakan hukum yang dapat diambil.

Pernyataan ini menunjukkan pola perilaku koruptif yang berulang dan menjadi dasar bagi KPK untuk melakukan tindakan tegas. Penangkapan ini diharapkan dapat memutus rantai pemerasan yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat Cilacap.

Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026 berhasil mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya. Dalam OTT ini, KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.

Sehari setelah OTT, pada 14 Maret 2026, KPK secara resmi mengumumkan penetapan tersangka. Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) menjadi dua nama utama yang dijerat dalam kasus ini.

Keduanya disangkakan atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kasus ini mencakup anggaran tahun 2025-2026, menunjukkan adanya perencanaan tindak pidana korupsi yang sistematis dan terstruktur.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kejagung Segel Gudang Berisi Ribuan Unit Motor Listrik Kasus Korupsi BGN

{{caption}}
Hotel Sultan Dieksekusi Besok

{{caption}}
Geger Temuan Mayat Membusuk di Kontrakan Pinang Ranti

{{caption}}
Mendagri Minta Daerah Percepat Penyerapan Dana Pemulihan Bencana

{{caption}}
Kisah Heroik Kusriyati, Juru Parkir Wanita Lansia Gagalkan Pencurian Rp 3,6 Miliar

{{caption}}
Kasus Andrie Yunus, Tim Advokasi Temukan Indikasi 12 Pelaku Lain

Topik Terkait
{{caption}}
FOTO: Plt Bupati Cilacap Diperiksa KPK Sebagai Saksi Dugaan Pemerasan THR

Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dana THR.

Berita Foto
{{caption}}
KPK Ungkap Alasan Perangkat Daerah Setor Uang ke Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

KPK membeberkan alasan di balik setoran uang dari perangkat daerah kepada Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang diduga karena kekhawatiran akan digeser jabatan atau dianggap tidak loyal.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Butuh Rp515 Juta untuk THR Polisi dan Jaksa

KPK mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman membutuhkan Rp515 juta untuk THR polisi dan jaksa di forkopimda. Dugaan ini muncul setelah OTT dan penetapan tersangka.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Berencana Beri THR dari Hasil Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman berencana memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda dari dana hasil pemerasan yang mencapai Rp610 juta, membuat pembaca penasaran akan detail kasus ini.

Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang menargetkan Rp750 juta dari SKPD untuk tunjangan hari raya (THR) dan kebutuhan pribadi.

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap 23 Satuan Kerja Setor Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di mana 23 satuan kerja daerah diduga menyetorkan uang. Simak detail pengungkapan kasus ini yang mengejutkan publik.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Kapolresta Cilacap Jadi Penerima THR dari Bupati, OTT Libatkan 27 Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu pihak yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari Bupati Cilacap adalah Kapolresta Cilacap. Pengungkapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT KPK Bupati Cilacap) yang menjaring 27 orang.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Pemerasan Bupati Cilacap, Target Rp750 Juta Hanya Terkumpul Rp610 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang menargetkan Rp750 juta namun hanya berhasil mengumpulkan Rp610 juta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tunjangan Hari R

Pemerasan Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Target Pengumpulan Uang Pemerasan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada 13 Maret

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menargetkan uang pemerasan terkumpul 13 Maret 2026. Simak detail target dan alasannya di sini.

OTT Bupati Cilacap
{{caption}}
KPK Ungkap Modus Bupati Cilacap Peras Perangkat Daerah, Diduga Libatkan Satpol PP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terhadap satuan kerja perangkat daerah, dengan bantuan Satpol PP dan beberapa pejabat lainnya.

KPK
{{caption}}
KPK Ungkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kumpulkan THR untuk Forkopimda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang diduga memeras SKPD untuk mengumpulkan THR bagi Forkopimda, termasuk polisi dan jaksa, dengan total target setoran mencapai Rp750 juta.

KPK
{{caption}}
FOTO: Bupati dan Sekda Cilacap Ditahan KPK Usai Operasi Tangkap Tangan

Bupati dan Sekda Cilacap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.

Berita Foto
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting Terkait Kasus Suap Pengadaan di Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di Muara Enim, menyita sejumlah dokumen krusial untuk memperkuat bukti. Penyitaan dokumen kasus Muara Enim ini menjadi langkah penting dalam penyidikan.

anti korupsi
{{caption}}
Ini Sosok Titin, Anggota BPK Sumsel Terjaring OTT KPK Kasus Suap Smart TV Bupati Muara Enim

Dia adalah Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel), Titin Rita Lestari.

berita update
{{caption}}
5 Anggota BPK Terjaring OTT KPK Terlibat Dugaan Korupsi Pengadaan Smart TV Pemkab Muara Enim

Menurut Budi, mereka diduga terlibat sejumlah pengadaan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

berita update
{{caption}}
KPK OTT 5 Anggota BPK, Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim

Budi menjelaskan, dugaan pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan, salah satunya adalah Smart TV.

berita update
{{caption}}
KPK Duga Bupati Muara Enim Edison Terima Jatah 5 Persen dari Rekanan, Terlibat Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim Edison menerima jatah lima persen dari setiap setoran rekanan. Skandal korupsi Bupati Muara Enim ini melibatkan distribusi uang melalui rekening nomine dan telah menyeret empat tersangka.

abi nurwardani
{{caption}}
KPK Ungkap Aliran Dana Rp500 Juta dalam Kasus Suap Proyek Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

abi nurwardani