Bupati Tulungagung

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan anggaran dinas, menyusul penetapan tersangka Bupati Tulungagung. Simak selengkapnya peringatan tegas KPK ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atur pemenang jasa kebersihan dan keamanan serta pengadaan alkes, usai terjaring OTT dan ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus 'utang' kepala OPD kepada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, mengungkap dugaan pemerasan yang melibatkan ajudan dalam kasus **Bupati Tulungagung Utang OPD**.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo memanfaatkan surat pengunduran diri tanpa tanggal untuk memeras pejabat OPD, menciptakan ketidakpastian dan tekanan finansial.

Uang tersebut juga digunakan Gutut untuk membagikan THR ke sejumlah Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung.

Saat keluar gedung KPK, Gutut dan ajudannya sudah menggunakan rompi tahanan berwarna oranye khas KPK.

Asep menambahlan, GSW diduga meminta sejumlah uang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat lainnya.

KPK sita sepatu Louis Vuitton senilai ratusan juta rupiah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, terkait dugaan korupsi pemerasan pejabat daerah.