Realisasi Belanja Pendidikan NTT Capai Rp541,42 Miliar per April 2026, Dorong IPM

DJPb Provinsi NTT melaporkan realisasi belanja pendidikan NTT mencapai Rp541,42 miliar per April 2026, bukti nyata komitmen pemerintah tingkatkan kualitas SDM dan IPM.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan di wilayah tersebut. Hingga April 2026, total dana yang terserap telah mencapai Rp541,42 miliar, menunjukkan tren positif dalam upaya pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Adi Setiawan, menyatakan bahwa dana ini dialokasikan untuk mendukung operasional pendidikan tinggi, pembangunan serta perawatan gedung belajar, hingga belanja bahan akademik. Progres penyerapan anggaran ini merefleksikan komitmen pemerintah dalam mengubah tantangan pendidikan menjadi peluang pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, alokasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan tahun anggaran 2026 mencapai Rp2,22 triliun yang tersebar pada sembilan Kementerian/Lembaga (K/L). Selain itu, terdapat alokasi melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,05 triliun untuk mendukung sektor pendidikan di NTT.

Penguatan Pendidikan Tinggi di NTT

Berdasarkan laporan rincian belanja terbaru tahun anggaran 2026, fokus utama diarahkan pada penguatan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu pendidikan dasar serta menengah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT.

Pada sektor pendidikan tinggi, Universitas Nusa Cendana (Undana) mengelola pagu dengan sumber dana rupiah murni sebesar Rp204,94 miliar. Dana ini dialokasikan untuk program pendidikan tinggi sebesar Rp49,84 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp155,10 miliar.

Sementara itu, Universitas Timor (Unimor) juga memperoleh alokasi signifikan untuk penguatan sarana pendidikan sebesar Rp15,18 miliar dan bantuan operasional lembaga sebesar Rp17,07 miliar. Investasi ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menjadi salah satu pilar utama penilaian IPM.

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk penjaminan mutu pendidikan dasar melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi NTT. Anggaran sebesar Rp11,36 miliar ini digunakan untuk dukungan manajemen internal dan pelaksanaan tugas teknis penjaminan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran pada sektor ini telah mencapai Rp2,85 miliar, menunjukkan progres yang konsisten dalam implementasi program. Upaya ini memastikan standar kualitas pendidikan dasar dan menengah terus terjaga dan meningkat.

Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Selain infrastruktur dan operasional, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan (GTK) sebagai bagian dari transformasi pendidikan di NTT. Melalui Balai GTK Provinsi NTT, dialokasikan anggaran Rp9,33 miliar untuk program pendidikan dan pelatihan pendidik.

Anggaran sebesar Rp3,60 miliar juga disiapkan untuk dukungan manajemen dan operasional teknis Balai GTK Provinsi NTT. Capaian ini bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak positif pada mutu lulusan dan percepatan peningkatan IPM di NTT.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan ini menjadi investasi krusial dalam meningkatkan dua indikator utama IPM, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dengan demikian, belanja pendidikan ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing di NTT.

Sumber: AntaraNews