Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Kementerian Keuangan mencatat Penyaluran TKD Bengkulu mencapai Rp686,22 miliar pada pertengahan Januari 2026, menjanjikan dorongan signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah signifikan dengan Pengangkatan Guru PPPK Kediri sebanyak 1.585 guru honorer menjadi PPPK paruh waktu. SK akan diserahkan Desember ini. Simak detailnya!

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Jumlah itu disepakati setelah Kemendikdasmen mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar.

Kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 meliputi kebijakan soal pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

DPRD dan Pemprov Kepri resmi mengesahkan APBD Perubahan Kepri 2025 senilai Rp3,933 triliun. Penasaran bagaimana kenaikan Pendapatan Asli Daerah mampu menutupi penurunan transfer pusat?

Gubernur Khofifah mengumumkan P-APBD 2025 Jawa Timur akan fokus pada mandatory spending dan peningkatan kesejahteraan, meskipun ada penyesuaian pendapatan transfer.

Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dengan total sebesar Rp 757,8 triliun.

Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.

Prabowo mengungkapkan, bantuan pendidikan kepada guru ini akan diberikan secara bertahap.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyoroti perlunya percepatan dalam Penyaluran TKD NTT 2026, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk mengoptimalkan dukungan APBN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika melaporkan Penyaluran TKD Mimika pada triwulan pertama 2026 telah mencapai Rp636,96 miliar, atau 25 persen dari total pagu, memicu pertanyaan tentang sisa pagu dan kendala yang ada.

DJPb Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Papua Barat Daya mencapai Rp925,7 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan akselerasi positif. Realisasi penyaluran Dana Transfer Papua Barat Daya ini mencapai 16,4 pe

Kementerian Keuangan melalui DJPb telah merealisasikan Penyaluran TKD NTT sebesar Rp4,37 triliun hingga Februari 2026. Realisasi ini vital untuk mendukung layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Keuangan melalui DJPb menggalakkan sinergi fiskal di Bengkulu. Simak bagaimana pengelolaan fiskal Bengkulu didorong untuk pembangunan daerah yang akuntabel dan transparan.

Menteri Dody Hanggodo bersumpah tidak mengetahui latar belakang penggeledahan Kementerian PUPR oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

Pemerintah menilai adanya IKN membawa dampak positif terhadap ekonomi Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, pendapatan negara sepanjang 2024 terlihat berfluktuatif atau naik turun seperti ular

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.

Realisasi sementara pendapatan negara sepanjang tahun 2024 tumbuh 2,1 persen.

Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk melihat tutup buku anggaran APBN 2024