Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 tercatat sebesar Rp857,6 triliun. Angka ini naik 5,3 persen dibandingkan anggaran transfer ke daerah tahun Anggaran 2023.
Saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 kepada Presiden Joko Widodo, Sri mengatakan kenaikan dana transfer ke daerah menjadi bentuk dukungan penggajian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
kata Sri, Rabu (29/11).
Termasuk untuk pendidikan kesetaraan serta menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.
Sri Mulyani memastikan pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga akan ditingkatkan seiring dengan kenaikan anggaran transfer pemerintah kepada pemerintah daerah.
kata Sri Mulyani.
Tujuannya guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Tanah Air.
"Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN," kata Jokowi saat Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8).
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempercepat impor beras di tengah ancaman dampak El Nino yang menyebabkan kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaDugaan transaksi janggal itu diungkap Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaMahfud emas batangan 3,5 ton beredar di perdagangan dalam negeri. Sehingga, atas hal ini Grup SB dinyatakan telah salah menggunakan surat bebas PPH pasal 22.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 52 triliun untuk membayar gaji seluruh PNS, TNI/Polri hingga pensiunan di tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenanganan transaksi janggal di Kemenku dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan
Baca SelengkapnyaSYL memerintahkan bawahannya untuk melakukan penarikan dari eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk uang tunai, transfer bank hingga pemberian barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaDitemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.
Baca Selengkapnya