Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.

Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.

Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.

Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.

Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Target tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.

Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.

Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.

Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.

Tercatat, belanja pegawai pada tahun 2023 berkisar Rp441 triliun, sementara anggaran untuk kegiatan yang sama pada tahun 2019 hanya mencapai Rp376 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.