Alokasi DIPA 2026 NTT Perkuat Vokasi dan Modernisasi Pertanian, Dorong Ekonomi Lokal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengumumkan fokus alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran ini secara spesifik diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi serta mendorong modernisasi sektor pertanian di wilayah tersebut. Sektor pertanian diyakini menjadi penopang utama perekonomian daerah yang perlu terus ditingkatkan.

Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Adi Setiawan, menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini bertujuan mengakselerasi transformasi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi. Selain itu, dana ini juga mendukung modernisasi infrastruktur pertanian yang vital bagi kemajuan daerah. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.

Penyaluran anggaran DIPA 2026 ini dilakukan ke sejumlah satuan kerja strategis di NTT. Beberapa di antaranya adalah Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang dan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT juga menjadi penerima, bersama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTT serta Dinas Peternakan Provinsi NTT.

Alokasi DIPA 2026 secara jelas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan potensi NTT. Penguatan pendidikan vokasi pertanian menjadi prioritas utama. Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang menerima anggaran sebesar Rp5,33 miliar yang difokuskan untuk tujuan ini.

Modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) juga mendapatkan perhatian serius. Anggaran sebesar Rp1,27 miliar dialokasikan melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ini menunjukkan upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian.

Aspek ketahanan pangan turut diperkuat dengan alokasi Rp314,58 juta. Dana ini digunakan untuk pengelolaan sistem penyediaan alat mesin pertanian. Tujuannya adalah mendukung ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah juga menganggarkan Rp3,52 miliar untuk fasilitasi pupuk dan pestisida. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas produksi pertanian di tengah tantangan yang ada. Dukungan manajemen teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian juga menerima Rp9,55 miliar.

Di sektor peternakan, alokasi sebesar Rp44,81 juta disiapkan untuk mendukung penyediaan benih/bibit. Dana ini juga bertujuan untuk peningkatan produksi ternak di NTT. Ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memajukan sektor primer daerah.

Adi Setiawan menambahkan bahwa total pagu anggaran tahun 2026 mengalami penyesuaian signifikan. Dari sebelumnya Rp248,07 miliar pada tahun 2025, kini menjadi Rp38,01 miliar. Penyesuaian ini mencerminkan fokus yang lebih spesifik pada program-program prioritas.

Hingga Maret 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp7,21 miliar. Angka ini setara dengan 18,98 persen dari total pagu yang telah ditetapkan. Realisasi ini menunjukkan progres awal pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Secara rinci, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang merealisasikan Rp2,46 miliar atau 23,79 persen. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTT mencapai Rp2,20 miliar atau 21,37 persen. Sementara itu, Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang merealisasikan Rp2,55 miliar atau 19,39 persen dari alokasinya.

Melalui alokasi anggaran DIPA 2026 yang terukur ini, DJPb NTT memiliki harapan besar. Transformasi digital dalam pertanian diharapkan dapat berjalan optimal. Ini akan membawa perubahan positif dalam cara petani bekerja dan berproduksi.

Modernisasi pertanian di NTT juga ditargetkan dapat berjalan secara efektif. Dengan dukungan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, produktivitas pertanian diharapkan meningkat. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu mendorong penguatan ekonomi daerah. Ekonomi NTT akan semakin berbasis pada potensi lokal yang dimiliki. Sektor pertanian dan peternakan menjadi tulang punggung yang strategis untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews