Anggaran Pendidikan 2026 Rp401,5 Triliun, Ini Rincian Penggunaannya

Pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 dengan total sebesar Rp 757,8 triliun.

Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 401,5 triliun dalam RAPBN 2026. Dana ini akan disalurkan kepada siswa dan mahasiswa yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk berbagai macam program beasiswa. Program-program tersebut meliputi Bidikmisi, beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Program Indonesia Pintar (PIP).

"Untuk beasiswa dan siswa dalam hal ini itu Rp401,5 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa Bidikmisi dan beasiswa LPDP, dan dan Program Indonesia Pintar," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/).

Selain itu, anggaran pendidikan sebesar Rp401,5 triliun juga akan dialokasikan secara signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini direncanakan menyasar sekitar 82,9 juta orang serta melibatkan 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen jika dibandingkan dengan outlook 2025 yang tercatat sebesar Rp690,1 triliun.

Program beasiswa dan Makan Bergizi Gratis menjadi bagian terbesar dari anggaran pendidikan terbesar, yaitu Rp401,5 triliun. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk menggaji guru, dosen, dan tenaga kependidikan, serta untuk pengembangan sarana dan prasarana di sekolah maupun kampus.

Anggaran Rp 178,7 Triliun Dialokasikan buat Guru dan Dosen

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 178,7 triliun untuk manfaat yang diterima langsung oleh guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Dari total dana tersebut, tunjangan profesi guru (TPG) untuk PNS dialokasikan sebesar Rp 68,7 triliun.

Selain itu, guru non-PNS yang telah memiliki sertifikasi juga akan menerima TPG dengan anggaran mencapai Rp 19,2 triliun, yang akan disalurkan kepada 754.747 guru. Sementara itu, tenaga pendidik non-PNS akan mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,2 triliun, dan untuk dosen PNS, pemerintah telah menganggarkan Rp 82,9 triliun.

Dana Rp150 Triliun buat Infrastruktur Sekolah

Anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan, baik di sekolah maupun kampus, mencapai total Rp 150,1 triliun. Rincian dana tersebut meliputi rehabilitasi sekolah rakyat yang dialokasikan sebesar Rp 24,9 triliun, bantuan operasional sekolah senilai Rp 64,3 triliun, serta bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk PAUD yang mencapai Rp 5,1 triliun.

Selain itu, ada juga anggaran sebesar Rp 22,5 triliun yang diperuntukkan bagi renovasi sekolah dan madrasah. Dengan demikian, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga mengalokasikan biaya operasional untuk perguruan tinggi sebesar Rp 9,4 triliun. Selain itu, terdapat anggaran khusus sebesar Rp 3 triliun yang ditujukan untuk pembangunan sekolah unggulan di sembilan lokasi yang telah ditentukan.

"Kemudian biaya operasi perguruan tinggi Rp 9,4 triliun. Dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan ada anggaran Rp 3 triliun di sembilan lokasi," pungkas Sri Mulyani. Dengan adanya dana ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih baik dan merata.

Beasiswa

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mengurangi angka kemiskinan. "Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN, yang setara dengan sekitar Rp757,8 triliun, untuk sektor pendidikan. Dari total anggaran tersebut, program beasiswa menjadi salah satu prioritas utama. Program Indonesia Pintar ditargetkan untuk menjangkau 21,1 juta siswa, sementara Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan menyasar 1,2 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan akses pendidikan tinggi menjadi lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Percepat proses LPDP

Prabowo juga memberikan tugas kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memperbanyak penerima beasiswa di universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. "Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," katanya.

Selain itu, pemerintah berencana untuk memperkuat program-program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Program-program ini bertujuan untuk menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.