Anggaran Pendidikan Capai Rp 757 Triliun di Tahun 2026, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan pemerintah akan mencapai 20% dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), sekitar Rp757,8 triliun.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang setara dengan sekitar Rp757,8 triliun. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah ada dalam sejarah Indonesia. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas sebagai upaya untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan memiliki daya saing di tingkat global.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan instrumen vital dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," ungkap Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, pada Jumat (15/8).

Rincian Anggaran

Dari total anggaran tersebut, Rp150,1 triliun akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah dan kampus, sementara Rp178,7 triliun akan digunakan untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen. Pemerintah juga telah menyiapkan tunjangan profesi bagi guru non-PNS dan ASN daerah.

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa. Selain itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan memberikan beasiswa kepada 4.000 mahasiswa di universitas terbaik di seluruh dunia. "Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru. Perkuat pendidikan vokasi," tegasnya.

Pemerintah juga berencana untuk memperkuat program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi agar anak-anak dari keluarga miskin dapat memperoleh pendidikan yang terbaik.

Prabowo Pamer Capaian Tingkat Kemiskinan di Indonesia Terendah dalam Sejarah

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencapai berbagai prestasi yang patut dibanggakan. Pernyataan tersebut disampaikan saat beliau memberikan Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR pada Jumat, 15 Agustus 2025. Salah satu pencapaian pemerintah yang signifikan adalah penurunan tingkat kemiskinan Indonesia ke level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," ujarnya pada hari yang sama.

Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, yang terlihat dari penurunan tingkat pengangguran dan terciptanya jutaan lapangan kerja baru.

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," tambahnya. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, termasuk dengan mengendalikan inflasi agar tetap berada di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutupnya.

Prabowo Rencanakan Pembangunan 1.100 Desa nelayan pada Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk segera membangun 1.100 desa nelayan pada tahun ini. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup kelompok nelayan yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian. Prabowo menegaskan keinginannya agar para nelayan dan petani merasa bangga sebagai penyokong bangsa dan produsen makanan untuk masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8).

Menurut estimasi, setiap desa nelayan akan dihuni oleh sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga memiliki tiga anak, total populasi di desa nelayan tersebut bisa mencapai 10 juta orang. Selain itu, Presiden juga akan memberikan modal untuk pengembangan desa nelayan, namun bukan dalam bentuk bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT).

Sebaliknya, pemerintah akan memberikan pinjaman produktif yang harus dilunasi melalui hasil kerja yang baik. "Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Kekayaan Negara Terus Bocor

Prabowo memberikan peringatan mengenai kebocoran kekayaan negara yang semakin besar. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang gagal. "Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," jelas Prabowo. Meskipun demikian, ia memilih untuk tidak menghabiskan waktu mencari siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Menurutnya, waktu yang ada sangat terbatas, dan pemerintah tidak memiliki cukup sumber daya untuk mencari kesalahan individu. "Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.

Indonesia Berpotensi jadi Negara Gagal

"Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal," tegasnya.

Oleh karena itu, Prabowo merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak disukai oleh beberapa pihak, meskipun ia menyadari bahwa hal tersebut tidak akan mudah. "Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara kita agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang, dan generasi mendatang," serunya.

Prabowo menekankan pentingnya menjaga kekayaan negara agar tidak terus-menerus mengalir ke luar. Ia mengibaratkan situasi ini seperti tubuh yang kehilangan darah, yang pada akhirnya akan mengalami kematian. Dengan kondisi tersebut, ia mengingatkan bahwa jika kekayaan bangsa terus dibiarkan mengalir ke luar negeri, maka Indonesia berisiko menjadi negara yang gagal.

Oleh karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak populer di kalangan beberapa orang. Meskipun langkah-langkah ini akan sulit, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kekayaan negara demi kepentingan masyarakat saat ini dan di masa mendatang.

Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk generasi sekarang dan yang akan datang.