Tutup Defisit Anggaran 2026, Ini Strategi Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit dalam RAPBN 2026 sebesar 2,48 persen.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berencana menggunakan utang domestik untuk menutupi defisit anggaran pada tahun 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah memperkirakan defisit mencapai Rp 638,8 triliun, yang setara dengan 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini disebabkan oleh belanja pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 3.786,5 triliun, lebih tinggi daripada target pendapatan negara yang ditetapkan sebesar Rp 3.147,7 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit anggaran sebesar 2,48 persen dalam RAPBN 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan outlook 2025 yang mencapai 2,78 persen. Ia berkomitmen untuk mengelola defisit dengan hati-hati dan memastikan bahwa sumber utang dalam negeri digunakan untuk menjaga stabilitas.

"Dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan 2026, yang dilansir pada Sabtu (16/8).

Selain itu, Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat bahwa pembiayaan utang untuk kebutuhan anggaran tahun depan ditargetkan mencapai Rp 781,9 triliun, meningkat 9,28 persen dibandingkan dengan proyeksi pembiayaan utang APBN 2025.

Meskipun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa rasio utang negara tidak mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. "Rasio utang masih di 39,96 persen," tambahnya.

Dua Strategi Tambahan Kelola Rasio Utang

Dalam upaya mengelola utang, Sri Mulyani tidak hanya mengandalkan sumber utang domestik, tetapi juga akan memanfaatkan pembiayaan inovatif serta mengelola portofolio utang secara aktif untuk menjaga rasio utang yang saat ini mencapai 39,96 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu metode alternatif yang telah diterapkan oleh pemerintah adalah melalui skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yaitu kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Lebih jauh, Sang Bendahara Negara menegaskan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai instrumen untuk membangun cadangan fiskal.

"Sehingga stabilisasi terutama pada saat market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita, terjadi karena situasi di Amerika atau kebijakan dari luar, tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita," tuturnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan stabilitas ekonomi dapat terjaga meskipun terdapat ketidakpastian global.

Target Defisit Diharapkan Tak Terjadi di Tahun 2027

Sejalan dengan pernyataan Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa RAPBN 2026 akan didukung oleh pembiayaan yang cermat, inovatif, dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan efisiensi anggaran dalam pemerintahan yang dipimpinnya, dengan tujuan agar belanja negara tidak melebihi pendapatan negara dalam beberapa tahun ke depan.

Prabowo menargetkan agar Indonesia tidak mengalami defisit APBN pada tahun 2027 atau 2028. "Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan.

Tantangan Kedepan

Terkait dengan target yang telah ditetapkan, Ronny P. Sasmita, seorang pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), berpendapat bahwa pencapaian APBN tanpa defisit pada tahun 2027-2028 secara teoritis mungkin dilakukan. Namun, ia mengingatkan bahwa ada tantangan besar yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

"Secara prinsipil itu bisa dilakukan karena zaman Soeharto juga lama kita memakai balance budget. Budget berimbang dimana penerimaan dan belanja negara ditetapkan secara sama sehingga tidak ada defisit," ungkap Ronny dalam wawancaranya dengan Liputan6.com pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut Ronny, langkah utama untuk mencapai target tersebut adalah melakukan penyesuaian antara belanja pemerintah dan penerimaan negara. Namun, ia menekankan bahwa hal ini akan menuntut pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika pemerintah harus memangkas belanja yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, Ronny juga menyoroti adanya tantangan politis, di mana pemerintah dan DPR cenderung jarang untuk mengurangi belanja negara yang sudah ada.