Pemkab Tangerang Klaim Skema WFH ASN Berjalan Optimal dan Efisien

Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa penggunaan Pertalite pada April turun mendekati 9 persen selama kebijakan diterapkan.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai kebijakan Efisiensi WFH ASN bukan hanya penghematan, tetapi juga transformasi budaya kerja menuju birokrasi efektif dan berorientasi masyarakat.

Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) perdana, namun memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan berkurang. Simak bagaimana Pemkot Tangerang menjaga optimalisasi layanan di tengah efisiensi energi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak penerapan WFH ASN Bekasi untuk memastikan efisiensi anggaran dan kinerja optimal, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat, sebuah langkah progresif untuk mendorong efisiensi dan kinerja berbasis output tanpa mengganggu layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor mulai melakukan evaluasi WFH ASN untuk mengukur efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar. Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan dan mendorong perubahan perilaku hemat energi.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi memberlakukan skema WFH ASN mulai pekan depan dengan komposisi 75 persen bekerja dari rumah. Kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik sekaligus mendorong efisiensi energi nasion

Wacana WFH Hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur mengemuka sebagai solusi cerdas untuk efisiensi energi dan menjaga produktivitas. Simak analisis lengkap kebijakan ini.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen ASN non-pelayanan mulai pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons instruksi pusat demi penghematan BBM dan efisiensi kerja, sejalan dengan Surat Edaran Kemendag

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberlakukan kebijakan WFH ASN Tangerang non-pelayanan mulai 10 April 2026 sebagai respons hemat BBM, dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.

Pemerintah mencatat penghematan biaya perjalanan dinas mencapai Rp1,95 triliun selama penerapan pola kerja tersebut.

DPRD Kota Samarinda memperketat pengawasan WFH ASN, menekankan bahwa fleksibilitas lokasi kerja tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini bukan liburan, melainkan tuntutan profesionalisme yang harus dipertahankan.

Pemerintah Kota Kediri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disiplin dalam absensi saat menjalani program Work From Home (WFH), memastikan pelayanan publik tetap optimal dan efisien.

Tito mengingatkan, kebijakan WFH merupakan kebijakan nasional, sehingga seluruh daerah wajib melaksanakan sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintah pusat.

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

Kebijakan WFH perdana di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai diterapkan pada Jumat (10/4).

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menjatuhkan sanksi kepada Sekcam Mauk berinisial MK yang tertangkap basah bermain PlayStation saat jam pelayanan, memicu permohonan maaf dari Camat Mauk dan komitmen perbaikan disiplin ASN.

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang bergerak cepat mendistribusikan logistik dan makanan kepada 13.000 kepala keluarga korban banjir di 20 kecamatan, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

Banjir melanda Kabupaten Tangerang, mengakibatkan ratusan hektare Tanaman Padi Puso. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat 194,5 ha gagal panen, mendorong Pemkab siapkan bantuan bibit.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil langkah cepat dengan memprioritaskan perbaikan jalan rusak di berbagai titik akibat dampak cuaca ekstrem. Anggaran miliaran rupiah disiapkan untuk perbaikan Jalan Tangerang yang vital.

Pemkab Tangerang alokasikan Rp20 miliar untuk Anggaran Perbaikan Jalan Tangerang di 2026. Fokus pada ruas Pakuhaji dan Jati Talang yang rusak berat, menjawab keluhan warga. Simak rencana perbaikan infrastruktur ini.

Pemerintah Kabupaten Tangerang ambil langkah cepat untuk penanganan banjir Kabupaten Tangerang yang meluas, berkoordinasi dengan pusat demi aktivitas warga kembali normal.