Wamendagri: Efisiensi WFH ASN Wujudkan Tata Kelola Baru Bernegara dan Hemat Anggaran

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari upaya efisiensi dan tata kelola baru bernegara. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Penilaian ini disampaikan Bima setelah meninjau langsung pelaksanaan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (10/4).

Menurut Bima, prinsip efisiensi ini tidak hanya sekadar soal tidak tergantung pada pasokan BBM internasional, tetapi juga mencakup transformasi budaya kerja baru. Hal ini membentuk kultur kerja baru yang diharapkan dapat beradaptasi dan bergerak ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini disampaikan Bima dalam keterangannya di Jakarta, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam bekerja.

Dalam tinjauannya, Bima Arya mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN. Ia juga meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik yang dihasilkan dari kebijakan WFH ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan langkah strategis untuk mencapai efisiensi dan membentuk tata kelola negara yang lebih modern. Ia menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan fokus pada pelayanan publik yang optimal. Transformasi ini diharapkan membawa dampak positif pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Menurut Bima, prinsip efisiensi yang diusung bukan hanya terbatas pada pengurangan ketergantungan terhadap pasokan BBM internasional, tetapi juga mencakup transformasi budaya kerja yang mendalam. Hal ini mendorong pembentukan kultur kerja baru di kalangan ASN, yang diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan dan mencapai tujuan pemerintah secara lebih optimal. Pergeseran budaya ini menjadi kunci keberhasilan WFH.

Pernyataan ini disampaikan Bima setelah melakukan peninjauan langsung pelaksanaan WFH di Gedung Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia secara khusus mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH sekitar 40 persen dari total ASN, menunjukkan adaptasi yang baik terhadap kebijakan baru ini.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera menghitung potensi efisiensi anggaran yang dihasilkan dari kebijakan WFH. Penghematan ini diharapkan mencakup pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), air, dan listrik, yang akan memberikan dampak positif pada keuangan daerah. Data efisiensi ini penting untuk evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Langkah efisiensi tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM, khususnya untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah dari beban ekonomi yang tidak perlu. Pemerintah berupaya memastikan kondisi APBN serta ketersediaan BBM nasional tetap aman, meskipun ada dinamika global. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Bima memastikan bahwa tingkat ketergantungan impor BBM nasional relatif rendah, meskipun ada dinamika di Selat Hormuz yang dapat memengaruhi pasokan global. Ia menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah keberpihakan kepada warga, terutama kelompok menengah ke bawah, untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas ekonomi mereka.

Menanggapi kekhawatiran akan potensi gangguan pelayanan publik, Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa layanan esensial tetap beroperasi secara optimal selama periode WFH. Sektor vital seperti dinas lingkungan hidup, sumber daya air, pemadam kebakaran, dan Satpol PP akan tetap bekerja penuh untuk melayani masyarakat tanpa henti. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pelayanan dasar.

Sementara itu, layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan perizinan akan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai yang bekerja di kantor. Kebijakan ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan signifikan, sekaligus mengurangi kepadatan di kantor-kantor pemerintahan.

Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama pelaksanaan WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat. Ini meliputi pelaporan kinerja digital serta pemantauan lokasi kerja. Sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, serta kepada pejabat yang lalai dalam pengawasan, guna menjamin akuntabilitas.

Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum dan sepeda. Inisiatif ini sejalan dengan upaya efisiensi energi nasional dan pengurangan emisi karbon, mendukung lingkungan yang lebih bersih. Langkah ini patut dicontoh oleh daerah lain.

Ke depan, Bima berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat diperluas secara signifikan. Ia meyakini bahwa fokus pada transportasi publik berbasis listrik akan memberikan dampak efisiensi energi nasional yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Ini merupakan visi jangka panjang untuk energi Indonesia.

Menurutnya, inisiasi pengembangan transportasi listrik yang dimulai oleh Presiden memiliki potensi besar untuk mendukung efisiensi energi secara menyeluruh. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dukungan terhadap inovasi ini sangat penting.

Sumber: AntaraNews