Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Ditangkap KPK dalam OTT, Jalani Pemeriksaan di Banyumas

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (SAR) telah menjalani pemeriksaan awal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas. Penangkapan ini terjadi setelah SAR terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat siang. Peristiwa ini menggemparkan publik dan menjadi sorotan nasional.

Bus pariwisata yang membawa Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap tiba di Markas Polresta Banyumas sekitar pukul 16.15 WIB. Mereka langsung diarahkan menuju Gedung Satuan Reserse Kriminal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan awal ini merupakan bagian dari prosedur standar KPK dalam menangani kasus OTT.

Operasi tangkap tangan yang menimpa Bupati Cilacap ini merupakan yang kesembilan kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Penangkapan ini juga menjadi yang ketiga kalinya terjadi selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah, menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Proses Pemeriksaan Awal di Polresta Banyumas

Pemeriksaan awal Bupati Syamsul Auliya Rachman dan rombongan dilakukan di fasilitas Polresta Banyumas. Penggunaan fasilitas kepolisian terdekat merupakan praktik umum KPK untuk melakukan pemeriksaan awal setelah operasi tangkap tangan. Hal ini disampaikan oleh salah seorang anggota Polresta Banyumas yang bertugas di lokasi kejadian.

Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono, yang turut serta dalam rombongan, sempat terlihat keluar dari Gedung Satreskrim sekitar pukul 17.05 WIB. Ia bersama pejabat Pemkab Cilacap lainnya menunaikan ibadah Shalat Ashar di Masjid Polresta Banyumas. Momen ini sempat menarik perhatian awak media yang telah menunggu di lokasi.

Namun, saat ditanya oleh wartawan mengenai kasus yang melibatkan Bupati Cilacap, Sadmoko Danardono enggan memberikan komentar. Ia hanya tersenyum dan berjalan menuju masjid sambil didampingi personel Polresta Banyumas. Setelah menunaikan shalat, Sadmoko dan rombongan kembali memasuki Gedung Satreskrim untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Sikap tertutup dari para pejabat Pemkab Cilacap mengindikasikan sensitivitas kasus ini. Mereka memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada media, hanya mengatakan, "Kita ikuti saja ya," saat kembali ditanya oleh wartawan. Ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan masih sangat awal dan informasi belum bisa diungkapkan ke publik.

Konfirmasi Resmi dan Batas Waktu Penentuan Status

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto secara resmi membenarkan penangkapan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Konfirmasi ini disampaikan kepada ANTARA dari Jakarta pada Jumat, setelah kabar mengenai operasi tangkap tangan tersebut mulai beredar luas. Pernyataan dari pimpinan KPK ini memperkuat validitas informasi yang ada.

KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. Ketentuan ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. Bupati Cilacap, sebagai kepala daerah, termasuk dalam pihak yang statusnya akan ditentukan dalam kurun waktu tersebut.

Penentuan status ini sangat krusial karena akan menentukan apakah Bupati Syamsul Auliya Rachman akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Proses ini melibatkan serangkaian pemeriksaan intensif dan pengumpulan bukti awal oleh tim penyidik KPK. Publik menantikan hasil dari keputusan KPK ini dengan seksama.

Sumber: AntaraNews