Terungkap! KPK Berpeluang Panggil Petinggi GP Ansor Terkait Kasus Kuota Haji Rp1 Triliun Lebih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

Yaqut menggugat KPK melalui praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pihak, termasuk Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembalian uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji telah mencapai Rp100 miliar dan akan terus bertambah. Penasaran siapa saja yang terlibat?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tak hanya Yaqut yang menjalani pemeriksaan. Melainkan juga terhadap beberapa orang lainnya.

Yaqut yang mengenakan kemeja berwarna cokelat dan peci hitam ini tiba di gedung lembaga antirasuah sekira pukul 11.43 WIB.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

KPK mendalami aliran uang dari PIHK kepada oknum Kemenag terkait kasus kuota haji 2023-2024. Penyidikan terus berlanjut, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

KPK semakin serius mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2024. Sejumlah biro perjalanan haji di Jatim diperiksa terkait pembayaran kuota, mengungkap potensi kerugian negara.

KPK mengungkap fakta mengejutkan dalam kasus kuota haji 2023-2024, di mana hanya ada satu pengumpul utama uang dari biro perjalanan yang disetorkan bertingkat ke oknum Kemenag.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang

Polres Pacitan berhasil meringkus tiga pelaku spesialis pencurian masjid, termasuk satu anak, yang beraksi di beberapa lokasi di Pacitan. Kasus pencurian masjid Pacitan ini terungkap setelah laporan kehilangan di Masjid Al-Falah dan penyelidikan mendalam.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual ayah kandung di Klaten terhadap dua putrinya, menyoroti pengkhianatan fungsi keluarga dan dampak psikologis berat bagi korban.

Pelarian panjang seorang buronan Polsek Tallo yang kabur ke Morowali akhirnya terhenti. Simak bagaimana tim Resmob berhasil meringkus pelaku pencurian HP ini setelah memantau pergerakannya.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Polsek Pesanggrahan berhasil mengamankan seorang wanita berinisial NS (30) yang menjadi pelaku penganiayaan di Jaklingko rute 49 Lebak Bulus-Cipulir, memicu pertanyaan tentang keamanan transportasi publik.

Kejaksaan Negeri Bulukumba berhasil memulihkan kerugian negara Rp1,41 miliar terkait kasus korupsi beras. Mantan Pimpinan Bulog Bulukumba, Ervyna Zulaiha, membayar uang pengganti pasca putusan MA.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.