Penyelenggaraan Haji

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulawesi Selatan mengimplementasikan enam arahan dari Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen Bina PHU) untuk meningkatkan kualitas Layanan Haji Sulsel, memastikan kepatuhan regu

Komisi VIII DPR RI menyoroti potensi kenaikan Biaya Haji 2027 akibat berbagai faktor, mendesak evaluasi menyeluruh dan efisiensi layanan demi meringankan beban jamaah.

Gus Irfan mengatakan, pelaksanaan haji 2026 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak bisa berbangga.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menyatakan optimisme tinggi terhadap penyelenggaraan haji ke depan, menggarisbawahi dampak positif dari pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang membawa perbaikan signifikan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memastikan kenaikan biaya haji akibat lonjakan harga avtur tidak dibebankan kepada jemaah, menjaga keberpihakan negara.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan KPK terkait kasus korupsi kuota haji tambahan yang merugikan negara dan jemaah haji reguler. Keputusan pembagian kuota 50:50 diduga jadi pemicunya.

KPK menduga praktik **korupsi kuota haji** 2024 melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Gus Alex. Perintah pembagian kuota tambahan diduga telah terjadi sejak November 2023.

Anggota DPR RI menegaskan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji menggunakan visa non-haji yang tidak resmi karena berisiko tinggi dan dapat berujung pada deportasi hingga hukuman penjara, menjadikan Haji Ilegal sebagai ancaman serius.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan kesaksian penting di KPK terkait kasus kuota haji yang menyeret namanya dan mantan staf khusus, Ishfah Abidil Aziz. Kasus ini diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah dan menjadi sorotan publik.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan **korupsi kuota haji** 2023-2024. Ia membantah keterlibatan dan klaim tidak mengetahui perihal kuota haji yang didapatkan biro travel dan umrah PT Maktour

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Pemeriksaan terhadap eks Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidil Aziz alias Gus Alex, menjadi keterangan kunci terkait dugaan aliran dana dari biro travel.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan klarifikasi terkait penggeledahan rumah mertuanya, Fuad Hasan Masyhur, oleh KPK dalam penyelidikan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, menegaskan dirinya tidak berada di lokasi dan hanya menjawa

Kemenhaj menekankan krusialnya Siskohat Haji sebagai tulang punggung operasional haji, memastikan akurasi data vital dari akomodasi hingga kesehatan demi kelancaran ibadah haji 2026.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenhaj Sulsel) menjajaki Kerja Sama Haji Sulsel dengan Polda Sulsel untuk memastikan kelancaran operasional ibadah haji 1447 H/2026 M.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2023-2024, menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatannya.

Kementerian Haji dan Umrah akan mengoptimalkan saluran Kawal Haji sebagai pusat pengaduan resmi untuk mengatasi berbagai keluhan jemaah haji dan memastikan penyelenggaraan yang lebih baik pada tahun 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan optimalisasi Kawal Haji, sebuah kanal resmi untuk menampung pengaduan jamaah, keluarga, dan masyarakat umum demi penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik.

Juru Bicara Kemenhaj mengimbau Petugas Haji untuk bijak bermedia sosial saat bertugas di Tanah Suci, penting untuk mencegah kegaduhan dan salah paham di Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serius membekali Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 dengan berbagai keterampilan penting, demi memperkuat layanan haji nasional dan menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji mendatang.