Siap-Siap, Akses Media Sosial untuk Pelajar Jakarta Mulai Uji Coba Januari 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari PP Tunas guna memperkuat Perlindungan Anak Digital Jakarta yang semakin melek teknologi, menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan Pergub Keselamatan Daring Anak sebagai turunan dari PP Tunas, guna memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan membatasi akses platform bagi usia di bawah 16 tahun.

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat mengambil langkah tegas dengan pembatasan media sosial siswa, bertujuan melindungi generasi muda dari ancaman kekerasan seksual dan pedofilia di dunia maya.

Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat implementasi pembatasan gawai siswa, demi melindungi masa depan anak dari potensi gangguan belajar dan tumbuh kembang.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang mulai berlaku efektif hari ini.

Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menginstruksikan seluruh SMA sederajat siapkan SOP pembatasan gawai di sekolah untuk menangkal dampak negatif gawai pada tumbuh kembang siswa dan mencegah paparan konten tidak sesuai usia.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur bergerak cepat menyosialisasikan aturan **pembatasan media sosial anak** usia di bawah 16 tahun, mengacu pada Permenkomdigi terbaru yang mulai berlaku bertahap.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendukung penuh kebijakan pembatasan akses medsos pelajar untuk melindungi mental generasi muda dari konten negatif dan radikalisme, menyusul insiden di SMAN 72.

Proses penyusunan kebijakan itu masih berlangsung. Hasilnya, kata dia bakal disampaikan usai pembahasan rampung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan banyak siswa SMAN 72 Jakarta ingin pindah sekolah pasca-insiden ledakan, memicu kekhawatiran akan dampak jangka panjang.

Tiga individu diamankan Polres Kediri karena membuat Konten Horor Kediri menyerupai pocong yang meresahkan masyarakat, memicu imbauan untuk bijak bermedia sosial.

Polres Situbondo imbau masyarakat tetap tenang dan tak mudah percaya isu teror pocong viral di media sosial. Kepolisian tingkatkan patroli demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti pentingnya pembaruan pendekatan teoritis dalam memahami dinamika politik kontemporer, terutama di era digital, untuk membaca perilaku pemilih dan strategi kampanye.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

Tim pemburu begal banyak terbantu dengan adanya laporan dari Poskamling binaan polisi.

Gubernur John Tabo secara resmi melaporkan kasus pencemaran nama baik di media sosial ke Polres Jayawijaya. Laporan ini diharapkan memberikan efek jera dan edukasi hukum bagi masyarakat, serta mengungkap dalang di balik tuduhan provokasi konflik.

Pimpinan Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Nagan Raya, Tgk Teuku Usman, menekankan bahwa pembatasan media sosial adalah langkah krusial untuk memperkuat adab dan menjaga akhlak generasi muda di tengah arus informasi digital yang deras.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penentuan parameter risiko pada platform digital.

Pembatasan yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong anak-anak untuk beralih ke ruang digital yang tidak memiliki mekanisme pengawasan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) membantah adanya pembatasan media sosial selama unjuk rasa. Benarkah pemerintah tidak melakukan sensor konten?

Di balik keseruannya, ternyata ada bumerang yang mempengaruhi kesehatan mental.