Pemprov DKI Rumuskan Kebijakan Pembatasan Akses Medsos Usai Insiden Ledakan SMAN 72

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta saat ini tengah merumuskan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi pelajar. Hal ini imbas peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. 

Pramono menilai, beberapa konten media sosial dapat memicu dan menginspirasi anak-anak untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga, pembatasan akses ke sejumlah konten media sosial dianggap penting. 

"Sekarang sedang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan agar tidak semua anak itu dengan gampang melihat peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti yang di YouTube yang kemudian menginspirasi anak-anak kita untuk melakukan seperti yang terjadi di SMAN 72," kata Pramono usai meresmikan Kampung Tanah Harapan, Kepala Gading Barat, Jakarta Utara, Selasa (18/11). 

Ia menjelaskan, proses penyusunan kebijakan itu masih berlangsung. Hasilnya, kata dia bakal disampaikan usai pembahasan rampung. 

"Itu lah yang sedang dipersiapkan dan nanti pada saatnya pasti saya akan jelaskan," ucap dia. 

Lebih lanjut, Pramono menyebut bahwa proses belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta pasca insiden ledakan sudah kembali berjalan normal. Meski begitu, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir tatap muka.

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Sekarang ini Alhamdulillah di SMAN 72 proses belajar-mengajarnya memang sudah berjalan normal, tapi memang belum sepenuhnya semuanya kemudian hadir secara fisik," ungkap Pramono. 

Menurutnya, sejumlah siswa yang belum hadir secara tatap muka masih mengalami trauma. Sebagian lainnya masih dalam proses penyembuhan karena luka-luka.

"Masih ada beberapa yang kemudian (belum hadir tatap muka) mungkin karena kemarin sempat trauma, luka, dan sebagainya yang melakukan secara daring. Tetapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik," ujar dia.