Mitos atau Fakta? Kominfo Tegaskan Tak Ada Pembatasan Media Sosial Saat Demo

Komnas HAM menilai vonis bebas Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya dalam kasus dugaan penghasutan sebagai preseden positif untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pemerintah menilai penghapusan konten tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus melalui pertimbangan ketat terkait keamanan nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menangani 3.943 konten DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) hanya dalam kurun waktu dua bulan. Apa pemicu lonjakan ini dan bagaimana Kemkomdigi melakukan penanganan?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) intensifkan Pengawasan Konten Digital untuk cegah narasi provokatif. Simak langkah-langkah mereka melindungi ruang maya.

Kemkomdigi aktif pantau ruang digital untuk deteksi dan cegah konten provokatif yang berpotensi picu kerusuhan. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dan sendi demokrasi.

Pemerintah menegaskan komitmennya terhadap ruang Aksi Demonstrasi, namun tindakan anarki akan ditindak tegas. Apa saja poin penting dari pernyataan ini dan bagaimana nasib 10 korban jiwa?

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan tidak ada pembatasan pada liputan demo media. Namun, ada imbauan penting untuk jurnalisme berkualitas. Apa maksudnya?

Menyoal Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), Hasan Nasbi mengapresiasi media-media arus utama yang sudah memiliki kanal cek fakta.

Komdigi juga sudah berkomunikasi dengan TikTok dan Meta Indonesia terkait konten provokatif di platform media sosial.

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan hak berpendapat dijamin UU, namun aksi demonstrasi anarkis dan perusakan fasilitas umum tidak. Apa batasan kebebasan berpendapat yang sebenarnya?

"Kritik itu seperti vitamin. Mungkin terasa pahit, tetapi justru itulah yang menyehatkan demokrasi," kata Kholid.

Model promosi ini dinilai lebih sulit dikenali sebagai iklan dan berpotensi menjangkau anak serta remaja secara masif.

Kemajuan teknologi AI masih perlu diikuti dengan upaya memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, khususnya di negara berkembang.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan vitalnya Komunikasi Kebijakan Pemerintah yang efektif untuk memastikan keputusan dipahami, kredibel, dan akuntabel, menjaga kepercayaan publik.

Kementerian Kominfo menyediakan akses internet gratis bagi enam sekolah di Sumatera Utara yang terdampak banjir dan tanah longsor, memastikan keberlanjutan pendidikan digital dan mendorong inovasi.

Platform X telah menuntaskan pembayaran denda administratif hampir Rp80 juta kepada pemerintah Indonesia terkait keterlambatan moderasi konten pornografi, sebuah langkah kepatuhan penting.

Kementerian Kominfo mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pasca-banjir dan longsor. Upaya ini krusial agar warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi penting.

Pimpinan Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Nagan Raya, Tgk Teuku Usman, menekankan bahwa pembatasan media sosial adalah langkah krusial untuk memperkuat adab dan menjaga akhlak generasi muda di tengah arus informasi digital yang deras.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penentuan parameter risiko pada platform digital.

Pembatasan yang tidak dirancang dengan baik dapat mendorong anak-anak untuk beralih ke ruang digital yang tidak memiliki mekanisme pengawasan.

Chico menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung bakal bergerak cepat menuntaskan registrasi.

Di balik keseruannya, ternyata ada bumerang yang mempengaruhi kesehatan mental.