Ketua Komisi XI DPR Tegaskan Penurunan Rupiah Kini Tak Separah Krisis 1998

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memberikan pandangannya mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa kondisi penurunan rupiah saat ini tidak dapat disamakan dengan krisis ekonomi parah yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya menenangkan masyarakat dari sentimen negatif yang berkembang.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam sesi "1 on 1 Legislative with Mukhamad Misbakhun" yang merupakan bagian dari Jogja Financial Festival 2026. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada Sabtu (23/5). Diskusi ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik.

Misbakhun menekankan pentingnya pemahaman publik mengenai perbedaan fundamental antara kondisi ekonomi saat ini dan situasi di tahun 1998. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh, terutama yang tersebar di media sosial, agar persepsi yang terbentuk tetap akurat.

Perbandingan Penurunan Rupiah: Dulu dan Sekarang

Misbakhun menjelaskan bahwa pelemahan rupiah pada 1998 memiliki titik awal dan struktur ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan kondisi sekarang. Kala itu, rupiah melemah dari angka Rp2.400 hingga mencapai level Rp17.500 atau Rp17.800 per dolar AS. Pergerakan ini sangat drastis dalam waktu singkat, mencerminkan kerentanan ekonomi.

Berbeda dengan 1998, penurunan rupiah saat ini bergerak dari sekitar Rp16.000 sekian menuju Rp16.600, dan sempat menyentuh Rp17.800. Misbakhun menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan stabil. Perbedaan fundamental ini menjadi kunci dalam menganalisis dampak pelemahan mata uang.

Pada 1998, banyak sektor mengalami tekanan berat, terutama karena pinjaman dalam denominasi valuta asing yang besar dan praktik lindung nilai yang tidak memadai. Situasi ini menyebabkan banyak perusahaan dan bank mengalami kegagalan. Struktur ekonomi yang rapuh kala itu memperparah dampak krisis secara signifikan.

Ketahanan Sektor Ekonomi dan Perbankan Terkini

Kondisi saat ini, menurut Misbakhun, menunjukkan ketahanan yang lebih baik di sektor perbankan dan swasta. Meskipun penurunan rupiah mencapai Rp17.600, belum ada laporan mengenai kegagalan perbankan atau swasta secara masif. Ini menjadi indikator penting bahwa fundamental ekonomi telah membaik.

Sektor perbankan dan swasta di Indonesia telah belajar dari krisis sebelumnya, sehingga memiliki mitigasi risiko yang lebih baik. Kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan pemerintah juga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal ini meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi mata uang.

Tantangan utama saat ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi makro, tetapi juga mengelola persepsi publik. Misbakhun menekankan pentingnya membangun pemahaman masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh sentimen negatif yang beredar. Informasi yang akurat dan terpercaya menjadi krusial dalam kondisi seperti ini.

Pengaruh Sentimen Media Sosial Terhadap Persepsi Publik

Misbakhun menyoroti peran media sosial yang sangat dominan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Informasi yang beredar di platform digital tidak selalu menggambarkan keadaan secara utuh atau akurat. Sentimen negatif yang cepat menyebar dapat memicu kepanikan yang tidak perlu di masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap stabilitas ekonomi seringkali ditentukan oleh apa yang mereka lihat dan baca di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi publik untuk kritis dalam menerima informasi dan mencari sumber terpercaya. Edukasi finansial dan literasi digital menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan ini.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu aktif memberikan informasi yang transparan dan faktual kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melawan narasi negatif dan memastikan bahwa publik memiliki pemahaman yang benar. Upaya komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Sumber: AntaraNews