Wamenkeu Ungkap Tiga Sumber Krisis Ekonomi Tak Terlihat di Indonesia, Jauh dari Biang Kerok Krisis Seperti 98

Secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997 dan 1998, mengingat indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga.

Juda menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Juda mencontohkan krisis yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an muncul ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak lagi mampu memperoleh pembiayaan karena investor kehilangan kepercayaan sehingga obligasi pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara di Indonesia, catat Juda, defisit fiskal saat ini masih dijaga di bawah 3 persen dan pembiayaan APBN tetap dipercaya investor domestik maupun asing.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5-6,7 persen dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5), demikian dikutip dari Antara.

Penyebab Krisis 98 di Indonesia

Selain itu, Juda menyebut krisis seperti pada 1997-1998 terjadi ketika banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Saat nilai tukar melemah dan terjadi sudden stop, banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu membayar utang luar negeri sehingga neraca pembayaran mengalami tekanan berat.

Namun, menurut Juda, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif sehat dan seimbang sehingga belum menunjukkan tanda-tanda serupa.

“Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” kata dia.



Ekspansi Kredit Agresif

Juda menambahkan krisis juga dapat dipicu oleh ekspansi kredit yang terlalu agresif serta pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor tertentu seperti properti, yang kemudian memicu keruntuhan sistem perbankan, sebagaimana terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat. Meski demikian, Juda menilai tanda-tanda tekanan serupa juga belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda.

Secara umum, Juda menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 yang diikuti dengan Inflasi yang juga masih terjaga yakni pada level 2,42 persen pada April 2026. Sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi yakni 5,52 persen pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 22 persen. Hal ini, ujar Juda, menunjukkan kebijakan fiskal masih bekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.



Jumlah APBN

Juda mengingatkan bahwa APBN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai shock absorber dan engine of growth.

Sebagai shock absorber, APBN berfungsi memberikan topangan ketika terjadi tekanan terhadap perekonomian, termasuk menjaga stabilisasi harga energi di tengah kenaikan harga minyak dunia serta menjaga harga pangan.

Sementara sebagai engine of growth, APBN digunakan untuk mendorong percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata di seluruh kuartal pada 2026. Hal ini berbeda dengan pola sebelumnya yang cenderung menumpuk pada triwulan IV.

Dia menambahkan hingga April 2026 pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sedangkan penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen. Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3 persen dan masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, Juda mengatakan defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar 0,92 persen. Di samping itu, keseimbangan primer juga tercatat surplus pada April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap bersifat ekspansif namun terukur di tengah situasi global yang tidak mudah karena di saat bersamaan tetap mampu menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Di dalam situasi global yang tidak mudah, maka kita harus menjaga dua-duanya. Bagaimana APBN bisa menjadi pendorong perekonomian, pada saat yang sama juga harus menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak. Dan ini, dua-duanya berhasil, tampak dari growth yang tinggi, inflasi yang terjaga, defisit juga yang terjaga,” kata Juda.