RUU HAM Harusnya Perkuat KomnasHAM

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Dalam draft RUU HAM ada butir yang mencantumkan bahwa anggota dan purnawirawan TNI-Polri dilarang menjadi anggota KomnasHAM.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengungkapkan jumlah pelaku yang terindikasi terlibat tidak hanya empat orang, melainkan lebih banyak.

Komnas HAM masih mengkaji kasus penyiraman Andrie Yunus. Status pelanggaran HAM belum dipastikan sambil menunggu hasil pengumpulan data.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut kepolisian menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM.

Sehingga, dalam implementasinya pemerintah ditegaskannya penting untuk memperhatikan aspek-aspek ketersediaan pangan, akses pangan, pangan yang berkualitas.

Komnas HAM menemukan fakta bahwa sekitar 150 orang yang terdiri atas pekerja, buruh harian lepas, dan satuan pengamanan PT TPL menyerang sekitar 30 warga.

Koordinator GPCI menyatakan Global Sumud Flotilla (GSF) tengah siapkan langkah hukum internasional terhadap Israel atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, mendorong keadilan bagi Palestina.

Relawan Flotilla Gaza dari Indonesia membeberkan pengalaman pahitnya, termasuk kekerasan fisik dan penahanan oleh pasukan Israel, setelah kapal kemanusiaan mereka di-intercept di Laut Mediterania.

Sembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.