ham

Kanwil Kementerian Hukum Lampung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat, termasuk UMKM, pada peringatan Hari Pengayoman ke-81.

Sertifikat Hak Asasi Manusia disiapkan sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan jabatan.

Beberapa pegawai berseragam rapi mengurus berkas-berkas administrasi, sementara sebagian lainnya mempersiapkan agenda diseminasi.

Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut memiliki arti strategis sebagai pijakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam rapat tersebut, pagu indikatif Kementerian Hukum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3,401 triliun atau turun Rp427 miliar dibandingkan pagu tahun 2026.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Dalam draft RUU HAM ada butir yang mencantumkan bahwa anggota dan purnawirawan TNI-Polri dilarang menjadi anggota KomnasHAM.

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

Dia menyebut saat ini, revisi UU HAM kini telah memasuki tahapan prolegnas untuk kemudian dibahas DPR RI.

Secara prinsipil, ia menolak keras adanya instruksi atau tindakan penembakan langsung di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan tersebut.

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

Laporan yang disusun oleh Amnesty International ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2025 hingga 2026.

Wakil Ketua MPR RI M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerukan persatuan umat Islam demi Penyelamatan Al Aqsha dari kejahatan berkelanjutan Israel, menyoroti standar ganda yang melarang ibadah umat Muslim namun melindungi Yahudi.

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan profesional dalam mengusut perkara tersebut.

Aqsa Working Group (AWG) mengecam keras pemberlakuan UU Hukuman Mati Israel terhadap tahanan Palestina, menyerukan komunitas internasional bertindak segera.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengecam keras undang-undang hukuman mati Israel yang berpotensi diskriminatif terhadap tawanan Palestina, mendesak komunitas internasional untuk tidak tinggal diam atas pelanggaran HAM ini.