Kementerian Hukum Lampung Perkuat Komitmen Pelayanan Hukum yang Bermanfaat

Bandarlampung, 9 Agustus 2026 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung menegaskan kembali komitmennya untuk senantiasa hadir melayani serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di daerah setempat. Penegasan ini disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang diisi dengan kegiatan jalan sehat di Bandarlampung, Minggu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufiqurrahman, menyatakan bahwa momentum Hari Pengayoman ke-81 ini menjadi ajang refleksi atas kinerja dan pelayanan Kementerian Hukum kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kebersamaan, dan bergerak bersama demi kemajuan.

Dalam acara tersebut, Kementerian Hukum Lampung tidak hanya menyelenggarakan jalan sehat untuk menjaga kesehatan, tetapi juga menyediakan berbagai layanan publik langsung di lokasi. Layanan ini mencakup administrasi hukum umum (AHU), kekayaan intelektual, konsultasi hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, serta bazar UMKM dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum Berkelanjutan

Taufiqurrahman menegaskan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-81 merupakan pengingat bagi seluruh insan pengayoman untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Komitmen ini diwujudkan melalui semangat kebersamaan dan gerakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Ia mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk menjadikan Hari Pengayoman sebagai momentum strategis. Tujuannya adalah untuk terus bergerak, berkolaborasi, dan secara konsisten meningkatkan standar pelayanan.

"Kita tidak hanya berjalan untuk menjaga kesehatan, tetapi juga melangkah bersama untuk membangun pelayanan hukum yang semakin dekat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Taufiqurrahman.

Layanan Unggulan untuk Masyarakat dan Pelaku UMKM

Dalam upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, Kementerian Hukum Lampung menghadirkan beragam jenis pelayanan publik secara langsung di lokasi acara. Layanan tersebut meliputi administrasi hukum umum (AHU) dan kekayaan intelektual, yang dinilai memiliki peran krusial.

Pelayanan AHU sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan legalitas administrasi. Sementara itu, melalui layanan kekayaan intelektual, Taufiqurrahman mendorong para pelaku UMKM untuk tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga melindungi merek, karya, dan kreativitas mereka.

Selain itu, Kementerian Hukum Lampung juga menyediakan layanan konsultasi hukum, layanan Hak Asasi Manusia (HAM), dan layanan keimigrasian. Kehadiran layanan terpadu ini bertujuan untuk memastikan akses hukum yang lebih mudah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemberdayaan Warga Binaan dan Kolaborasi Inklusif

Tidak hanya fokus pada layanan hukum, Kementerian Hukum Lampung juga menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan. Hal ini terlihat dari digelarnya bazar UMKM dan pameran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Pameran karya WBP ini menjadi bukti nyata bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menjadi lebih baik. Inisiatif ini juga mendukung reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat.

Kakanwil Kementerian Hukum Lampung mengajak seluruh jajarannya serta masyarakat untuk terus berkolaborasi. "Mari kita melangkah menuju pelayanan hukum yang semakin dekat, akses yang semakin mudah, dan masyarakat yang semakin sadar serta terlindungi secara hukum," pungkas Taufiqurrahman.

Sumber: AntaraNews