Revisi UU HAM Fokus Perkuat Komnas HAM dan Tanggung Jawab Pemerintah

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

Tahap berikutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum sebelum rancangan aturan tersebut diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk pelanggaran HAM berat, sebuah langkah progresif dalam revisi UU HAM yang berpotensi memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.

Komnas HAM mendesak kampus dan pesantren segera membentuk Satgas TPKS sebagai langkah krusial untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyoroti budaya patriarki dan relasi kuasa sebagai akar utama berulangnya tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, menuntut perubahan budaya dan pemahaman menyeluruh.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.