Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi lahan komunal di kawasan masyarakat adat.

Nusron memastikan pemberian hak atas tanah maupun penguasaan lahan tidak melanggar HAM.

Jika ada pejabat di Kementerian HAM main judi online atau offline, Pigai tidak segan-segan untuk mencopot

Natalius Pigai mengatakan koruptor termasuk ke dalam kategori pelanggar HAM karena perbuatan mencuri uang negara.

Predikat dari PBB tersebut, kata dia, merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.

Terlihat hadir Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

MenHAM Pigai menyinggung soal keadilan di Indonesia

Natalius Pigai buka suara soal kematian pelajar SMK N 4 Semarang akibat ditembak oleh Aipda Robig Zaenudin.

Aipda R diduga melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) pada Minggu (24/11) dini hari.

"Kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia"

Tidak hanya itu, dia juga menyebut sebagai orang pertama yang 'digebukin' publik gara-gara pernyataan kontroversi.

Natalius Pigai menyebut, jumlah pegawai Kementerian HAM bertambah dari 378 menjadi 2.544 orang.

Menurut Yasonna, menjadi wajar jika banyak yang kaget dengan permintaan anggaran Rp20 triliun tersebut.

Dia hanya mengaku memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.

Hal itu disampaikan Pigai saat memperkenalkan diri dalam rapat perdana dengan mitra kerjanya Komisi XIII DPR RI.

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Pigai ingin mendirikan UNHAM, Universitas Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.