Kolaborasi Kunci Penyelesaian Konflik Agraria Jambi, Kakanwil Kemenham Soroti Sinergi Lintas Lembaga

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenham) Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa kerja kolaborasi antarlembaga menjadi faktor krusial dalam menuntaskan konflik agraria yang marak terjadi di provinsi tersebut. Pernyataan ini disampaikan Sukiman usai mengikuti rapat terpadu bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan berbagai instansi terkait di Jambi pada Kamis. Menurutnya, permasalahan besar tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga sinergi lintas sektor sangat diperlukan.

Pertemuan yang melibatkan lembaga nasional di bidang mediasi hak asasi manusia ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk menuntaskan beragam persoalan lahan yang mendominasi wilayah Jambi. Pelibatan berbagai pihak ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa penyelesaian masalah tidak dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi dan kerja sama yang erat. Kemenham, dalam hal ini, memiliki kepentingan besar untuk terlibat dalam setiap permasalahan yang membutuhkan penyelesaian demi terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Sukiman berharap semua pihak dapat terus bersinergi, duduk bersama, dan mencari titik terang dalam setiap masalah yang timbul. Ia menekankan bahwa terpenuhinya hak-hak yang sebelumnya tidak didapatkan adalah tujuan utama dari kolaborasi ini. Harapannya, setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama, dengan sektor terkait menjadi pemimpin dalam upaya penyelesaian, termasuk dalam isu tanah yang kompleks.

Sinergi Lintas Lembaga Atasi Konflik Lahan

Kakanwil Kemenham Jambi, Sukiman, menyoroti bahwa mekanisme penyelesaian masalah lahan sudah ada dan semua pihak dapat disinergikan untuk mencapai solusi. Kolaborasi ini dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif mengingat kompleksitas konflik agraria yang melibatkan berbagai kepentingan. Dengan melibatkan berbagai instansi, diharapkan setiap aspek permasalahan dapat ditangani secara komprehensif dan adil.

Pertemuan terpadu dengan Komnas HAM dan lintas instansi menjadi platform penting untuk menyatukan visi dan misi dalam penanganan konflik. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan lembaga nasional untuk tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang merugikan masyarakat. Koordinasi yang baik antarpihak akan meminimalisir tumpang tindih kebijakan dan mempercepat proses mediasi.

Kemenham memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelesaian konflik agraria selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterlibatan Kemenham menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara yang terdampak konflik tidak terabaikan. Harapan besar diletakkan pada sinergi ini untuk menciptakan keadilan dan ketenteraman di tengah masyarakat Jambi.

Puluhan Kasus Konflik Agraria Dominasi Jambi

Wakil Ketua Bidang Internal sekaligus Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, mengungkapkan data mengejutkan terkait konflik lahan di Jambi. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, tercatat sebanyak 51 konflik lahan terjadi di provinsi tersebut. Angka ini menunjukkan urgensi penanganan masalah agraria di Jambi yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Puluhan masalah tersebut didominasi oleh konflik lahan yang melibatkan warga dengan perusahaan, serta konflik antar masyarakat itu sendiri. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat pembangunan daerah. Komnas HAM telah membahas setidaknya 10 permasalahan dari total kasus tersebut, termasuk konflik yang melibatkan Suku Anak Dalam (SAD) yang beberapa waktu lalu telah berhasil diselesaikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarolangun.

Data ini menjadi dasar kuat bagi Komnas HAM untuk terus mendorong upaya mediasi dan dialog sebagai jalan keluar. Konflik agraria yang berlarut-larut dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah. Oleh karena itu, penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk mencegah eskalasi konflik.

Mendorong Pelayanan Publik dan Mediasi HAM

Kunjungan Komnas HAM ke Jambi merupakan bagian dari upaya mereka untuk memastikan pelayanan publik di bidang penegakan hak asasi manusia berjalan optimal. Komnas HAM berupaya mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur dialog dan mediasi yang bermartabat, menekankan pentingnya pendekatan damai dalam menyelesaikan perselisihan. Ini adalah bentuk pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat Jambi.

Prabianto Mukti Wibowo menegaskan bahwa kehadiran Komnas HAM di Jambi adalah wujud komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jambi terkait dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Melalui mediasi, diharapkan kedua belah pihak yang berkonflik dapat menemukan titik temu tanpa harus melalui jalur hukum yang panjang dan melelahkan. Pendekatan ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antarpihak yang bersengketa.

Komnas HAM percaya bahwa dialog dan mediasi adalah cara efektif untuk mencapai keadilan restoratif, di mana solusi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan dan kerugian yang terjadi. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan secara mendalam, memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi secara adil.

Sumber: AntaraNews