Sinergi Lembaga

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Ditjenpas Sulteng) menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) setempat untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan

PT KAI Daop 7 Madiun menjalin MoU dengan Kejaksaan Negeri Blitar untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, memperkuat tata kelola perusahaan dan menjaga aset negara.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Komnas Perempuan perkuat koordinasi untuk Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Kemeninveshil/BKPM) Tahun 2025, bertujuan memperkuat

Perwakilan Ombudsman RI NTT dan Polda NTT memperkuat sinergi pengawasan pelayanan publik. Kolaborasi ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan membangun kultur responsif, transparan, serta akuntabel di tubuh kepolisian.

Program Layanan Palu Sakti di Kota Bogor mendapat pujian karena berhasil menyederhanakan birokrasi, memberikan kemudahan akses hukum dan administrasi kependudukan bagi masyarakat secara terpadu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta jajaran Kesbangpol perkuat deteksi dini konflik sosial guna menjaga stabilitas daerah, kunci utama kelancaran program pembangunan tahun 2026.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Kemenag setempat untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, memastikan data yang akurat dan mutakhir.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyalurkan Rp3,9 miliar kompensasi korban terorisme di Sulteng kepada 29 individu, menegaskan komitmen negara dalam pemenuhan hak-hak korban.

DPRD Bangka Tengah secara resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, menjadi pondasi penting bagi penyusunan regulasi daerah. Bagaimana langkah selanjutnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan?

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?

Kejaksaan Tinggi NTB berkomitmen memperkuat Pendampingan Hukum PLN NTB dalam proyek strategis nasional, memastikan integritas dan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan. Bagaimana sinergi ini bekerja?

Bawaslu Gorontalo Utara perkuat Keterbukaan Informasi Publik dengan bersinergi bersama KIP Gorontalo. Temukan bagaimana langkah ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu.