LIVE

Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM: Bukan buat Melemahkan

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

revisi uu ham
Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM: Bukan buat Melemahkan
Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM: Bukan buat Melemahkan (merdeka.com)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bukan untuk melemahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melainkan memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan, substansi perubahan UU HAM akan diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah sebagai penanggung jawab P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan Pengawasan pelaksanaannya.

Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, menegaskan bahwa revisi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

"Pada prinsipnya, komitmen untuk memperkuat peran Komnas HAM sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri. Pembahasan revisi ini justru diarahkan agar Lembaga HAM termasuk Komnas HAM HAM lebih efektif dalam menjalankan mandatnya," ujar Novita kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/11).

Novita menambahkan, penyusunan revisi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, Lembaga HAM , jajaran Kementerian terkait serta mantan pimpinan Komnas HAM.

"Selain jajaran Kementerian HAM, kita juga melibatkan banyak pihak , silahkan bisa dicek jejak digitalnya , beberapa pembahasan yang kita lakukan dengan melibatkan semua unsur termasuk Komnas HAM pun hadir saat pembahasan, sekali lagi rancangan RUU ini masih bergerak atau dinamis," katanya.

Komnas HAM Kritisi 21 Pasal

Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM Bukan buat Melemahkan
Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM Bukan buat Melemahkan merdeka

Sebelumnya, Komnas HAM mengkritisi setidaknya ada 21 pasal dalam draf rancangan revisi UU HAM yang disusun pemerintah. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dari sisi norma hingga kelembagaan.

Anis juga menyoroti pelemahan terhadap kewenangan Komnas HAM dalam melakukan penanganan pelanggaran HAM. Fungsi ini bahkan diberikan kepada Kementerian HAM sehingga berpotensi konflik kepentingan.

Independensi Komnas HAM sebagai Lembaga Negara Dipertaruhkan

Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa saja terjadi karena pemerintah kerap menjadi pihak yang diadukan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM. Bahkan, independensi Komnas HAM sebagai lembaga negara ini dipertaruhkan karena proses seleksi anggotanya melibatkan kekuasaan Presiden.

Dalam Pasal 100 Ayat (2) draf RUU HAM ini diatur bahwa panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan presiden. Padahal, dalam ketentuan UU HAM saat ini, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Bertemu Kapolri di Istana, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Masa Tahanan Eks Kepala BGN Dadan dan Dua Wakilnya Diperpanjang 40 Hari

{{caption}}
Prabowo Dukung Kreativitas SDN Tegalega, Kirim Satu Set Drumben

{{caption}}
Drumben SDN Tegalega dapat Hadiah dari Prabowo

{{caption}}
Abah Sakam, Penjaga Warisan Ternak yang Bertahan 4 Dekade

{{caption}}
Depan Hakim, Eks Ketua Ombudsman Mengaku Idap Sakit Parah

Topik Terkait
{{caption}}
Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM Perkuat Perlindungan, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Revisi UU HAM
{{caption}}
Reformasi HAM: Revisi UU HAM 1999, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi di Era Digital

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Reformasi HAM
{{caption}}
RUU HAM Harusnya Perkuat KomnasHAM

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

KomnasHAM
{{caption}}
KemenHAM Tegaskan RUU HAM Bakal Perkuat Taring Komnas HAM

Menurutnya, fungsi-fungsi pokok lembaga tersebut dipastikan tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret.

KomnasHAM
{{caption}}
Usai Uji Publik, KemenHAM Lanjutkan Harmonisasi Revisi UU HAM dengan Kemenkum

Tahap berikutnya adalah harmonisasi bersama Kementerian Hukum sebelum rancangan aturan tersebut diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

KemenHAM
{{caption}}
RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

ham
{{caption}}
Kejaksaan Agung Dukung Pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk Pelanggaran Berat

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Kejaksaan Agung
{{caption}}
Revisi UU HAM: Wakil Menteri HAM Tegaskan untuk Perkuat Lembaga, Bukan Melemahkan

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Revisi UU HAM Fokus Perkuat Komnas HAM dan Tanggung Jawab Pemerintah

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: Revisi UU HAM Berpotensi Melemahkan Komnas HAM, Padahal Ada Penguatan Rekomendasi?

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Pigai Usulkan Revisi UU HAM: Kita Kasih Komnas HAM Taring dan Gigi!

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Natalius Pigai
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Aspirasi Papua Masuk dalam Revisi UU HAM 2026

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

aspirasi papua
{{caption}}
Aspirasi Masyarakat Papua Jadi Kunci Revisi UU HAM, Target Pengesahan 2026

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

aspirasi papua
{{caption}}
Kejagung Dukung Pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, Perkuat Penegakan HAM

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk pelanggaran HAM berat, sebuah langkah progresif dalam revisi UU HAM yang berpotensi memperkuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

hak asasi manusia
{{caption}}
Imigrasi Banda Aceh Hadirkan Layanan Paspor di Car Free Day, Permudah Warga Urus Dokumen

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan inovasi Layanan Pasporia di Car Free Day, solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus paspor tanpa kendala waktu kerja.

aceh
{{caption}}
Tim Gabungan Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jaringan Rusia 7,8 Kg di Bali

Tim gabungan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Rusia seberat 7,8 kilogram di Bali, mengungkap modus operandi yang melibatkan WNA dan perjalanan lintas pulau. Pembaca akan penasaran bagaimana jaringan ini terungkap.

bea cukai
{{caption}}
Pemerintah Belum Berencana Isi Kekosongan Wamen Imipas Usai Silmy Karim Terjerat Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

evaluasi jabatan
{{caption}}
Dua Warga Binaan di Papua Terima Remisi Waisak, Bukti Keberhasilan Pembinaan

Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua mendapatkan Remisi Waisak khusus Hari Raya Waisak 2026, menandai keberhasilan program pembinaan serta efisiensi anggaran negara. Simak detail lengkapnya!

biak
{{caption}}
Anggota Komisi XIII DPR Soroti Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya Pasca Insiden Warga Binaan

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

dpr ri
{{caption}}
83 Narapidana di Jawa Tengah Terima Remisi Waisak 2026, Mayoritas Kasus Narkotika

Sebanyak 83 narapidana di Jawa Tengah mendapatkan Remisi Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya?

hari raya waisak