LIVE

RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

ham
RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara
RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara (merdeka.com)

Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Novita Ilmaris mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM akan mempertegas posisi lembaga-lembaga nasional HAM sebagai institusi non-pemerintah yang independen dari kekuasaan eksekutif.

Novita menyebut, selama ini masih terdapat perdebatan mengenai status sejumlah lembaga nasional HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

“Jadi, di RUU HAM dipertegas bahwa 4 lembaga ini merupakan Lembaga Nasional HAM, yang bukan merupakan lembaga pemerintah," kata Novita saat acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, masih ada pandangan yang menempatkan empat lembaga tersebut sebagai bagian dari pemerintah. Namun, dalam perspektif HAM global, lembaga-lembaga itu seharusnya bersifat independen.

“Sebenarnya empat lembaga ini kalau kita lihat proses-proses HAM global, seyogianya adalah non-pemerintah,” jelasnya.

Novita mengungkapkan, independensi lembaga nasional HAM menjadi prinsip penting yang juga didorong oleh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kalau Komnas HAM adalah lembaga pemerintah, ya berarti ya Komnas HAM itu ya seperti layaknya Kementerian HAM. Padahal Komnas HAM itu diminta oleh Dewan HAM PBB, independen dari pemerintah," ungkapnya.

Dalam draf RUU HAM yang dibagikan Kementerian HAM, ketentuan mengenai Lembaga Nasional HAM diatur dalam Bab V.

Menurutnya, penegasan status non-pemerintah itu diperlukan agar fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan HAM oleh negara dapat berjalan jelas.

“Secara otomatis menjadi pengawas dari pembangunan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, pemerintahnya siapa? Unsur eksekutif, presiden, dan para pembantu presiden," ucapnya.

Seperti BPK

Ia mencontohkan, posisi lembaga nasional HAM serupa dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bukan bagian dari pemerintah, tetapi memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Novita menyampaikan, RUU HAM juga mengatur penguatan kewenangan lembaga nasional HAM, termasuk mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan kekuasaan yang berlebihan.

“Jangan sampai menjadi super power, ya. Jadi ada negara dalam negara. Bagaimana risiko mengenai dan lainnya? di dalam RUU ini pun juga sudah diatur," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
N
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
BI Rate Naik, BCA Yakin Kredit Tetap Tumbuh

{{caption}}
Model Rekayasa Cerita jadi Korban Begal Hingga Viral, Warga Diminta Tak Main-Main

{{caption}}
Sempat Sentuh Level 5.000, IHSG Berbalik Menguat di Sesi I Perdagangan

{{caption}}
KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Pasar Senen, KAI Beri Penjelasan

{{caption}}
Petugas Damkar Pastikan Hanya Satu Ruangan di Kampus Binus yang Terbakar

{{caption}}
IHSG Masih Tertekan, Tengok Strategi Investasi Saat Pasar Berfluktuasi

Topik Terkait
{{caption}}
PKB Kritik Rencana Status Aktivis HAM Ditentukan Tim Asesor: Tidak Boleh Bergantung Sertifikasi Negara

Wacana tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Aktivis HAM
{{caption}}
Revisi UU HAM: Wakil Menteri HAM Tegaskan untuk Perkuat Lembaga, Bukan Melemahkan

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga HAM di Indonesia, sekaligus menepis dugaan pelemahan kewenangan Komnas HAM.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Revisi UU HAM Fokus Perkuat Komnas HAM dan Tanggung Jawab Pemerintah

Revisi tersebut justru akan memperkuat kelembagaan Komnas HAM seiring meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM di berbagai sektor.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Sekjen Kemenkumham soal Revisi UU HAM: Bukan buat Melemahkan

revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian dari upaya memperkuat Lembaga HAM termasuk Komnas HAM.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: Revisi UU HAM Berpotensi Melemahkan Komnas HAM, Padahal Ada Penguatan Rekomendasi?

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak pemerintah agar substansi Revisi UU HAM memperkuat lembaganya, bukan justru melemahkan kewenangan krusial dalam perlindungan HAM.

Revisi UU HAM
{{caption}}
Komnas HAM Beri Catatan Khusus untuk 7 Kementerian/Lembaga, Polri Dapat Nilai 57,8

Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan indikator HAM yang disusun oleh Badan HAM PBB yang total terdiri dari 127 indikator penilaian hak asasi manusia.

Komnas HAM
{{caption}}
Menko Yusril: Pemerintah Hargai dan Hormati Tim Independen Bentukan 6 Lembaga Negara HAM

Dalam Rakor tersebut, seluruh komisi terkait dan LPSK dikatakannya hadir dan kecuali Ombudsman.

Menko Yusril
{{caption}}
6 Lembaga HAM Bentuk Tim Independen Usut Demo Ricuh

LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas berkomitmen untuk memastikan bahwa suara para korban tetap didengar.

Aksi Unjuk Rasa
{{caption}}
Hak untuk Dilupakan Perlu Dibatasi Agar Tak Ancam Kebebasan Pers

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

berita update
{{caption}}
Wamen HAM Mugiyanto Dorong Revisi UU HAM agar Lebih Relevan dengan Zaman

Dia menyebut saat ini, revisi UU HAM kini telah memasuki tahapan prolegnas untuk kemudian dibahas DPR RI.

berita kontributor
{{caption}}
Respon MenHAM soal Kapolda Lampung Ancam Tembak Begal: Kapolda Bisa Diselidiki Komnas HAM!

Secara prinsipil, ia menolak keras adanya instruksi atau tindakan penembakan langsung di tempat terhadap pelaku kejahatan jalanan tersebut.

berita update
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

berita update
{{caption}}
Dunia di Ambang Krisis HAM, Amnesty Internasional Sorot Aksi ‘Predatoris’ Negara-Negara Kuat

Laporan yang disusun oleh Amnesty International ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2025 hingga 2026.

amnesty international
{{caption}}
Waka MPR HNW Serukan Umat Islam Bersatu untuk Penyelamatan Al Aqsha dari Kejahatan Israel

Wakil Ketua MPR RI M. Hidayat Nur Wahid (HNW) menyerukan persatuan umat Islam demi Penyelamatan Al Aqsha dari kejahatan berkelanjutan Israel, menyoroti standar ganda yang melarang ibadah umat Muslim namun melindungi Yahudi.

al aqsha
{{caption}}
Penurunan Potongan Tarif Ojol Jadi 8 Persen Cerminan Perlindungan HAM bagi Pekerja Transportasi Online

Kebijakan tersebut memungkinkan pengemudi ojek online menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan.

aplikasi ojol
{{caption}}
Kementerian HAM Buka Opsi Permintaan Maaf Negara ke Korban Terkait Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Aturan itu akan masuk dalam peta jalan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tengah disusun pemerintah.

berita update
{{caption}}
Menteri HAM Kecam Aksi Penyiraman Air Keras ke Aktivis: Jangan Biarkan Premanisme Hidup!

Pigai menilai, tindakan kekerasan terutama penyiraman air keras yang dialami korban, merupakan perbuatan yang sangat kejam dan tidak dapat ditoleransi.

berita update
{{caption}}
Menteri Natalius Pigai Dorong Peran Pers sebagai Pilar Utama Pembangunan Peradaban HAM

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar utama pembangunan peradaban HAM. Media dinilai krusial dalam menghadirkan keadilan dan mengawal penegakan hukum.

hak asasi manusia
{{caption}}
Kementerian HAM Temui Korban Penganiyaan Brimob di Tual

Kementrian HAM hadir sebagai wujud kehadiran negara khususnya dalam hal perlindungan, pemenuhan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

berita update
{{caption}}
Kementerian HAM Targetkan 200 Desa Sadar HAM di 2026, Perkuat Pemahaman Nilai Kemanusiaan di Tingkat Desa

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia berkomitmen membentuk 200 Desa Sadar HAM pada tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kebijakan desa.

bangka belitung