Dunia di Ambang Krisis HAM, Amnesty Internasional Sorot Aksi ‘Predatoris’ Negara-Negara Kuat

Laporan yang disusun oleh Amnesty International ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2025 hingga 2026.

Dalam laporan tahun 2025-2026, Amnesty International mengungkapkan kritik terhadap "perilaku 'ganas' dari para penguasa" dan menyerukan perlunya mempertahankan tatanan global yang ada. Kesimpulan yang diambil oleh Amnesty International, sebagai organisasi pemantau hak asasi manusia, menunjukkan bahwa pelanggaran HAM semakin meningkat di seluruh dunia, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh pihak non-negara.

Dalam banyak kasus, pelaku pelanggaran tersebut tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Laporan Amnesty 2025," yang baru dirilis di berbagai negara, menyoroti bahwa banyak penguasa bertindak "ganas" pada tahun ini. Amnesty juga mengecam tindakan para pemimpin politik yang telah menjadi sorotan internasional sepanjang tahun lalu.

"Para pemimpin politik seperti Trump, Putin, dan Netanyahu, di antara pemimpin lain, telah melakukan upaya untuk mendominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan, dan kekerasan dalam skala besar," demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Kamis (23/4/2026),

Pelanggaran Hukum Internasional dalam Konflik di Iran

Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman, menyatakan bahwa perang yang terjadi di Iran merupakan isu paling mendesak saat ini. Ia menekankan bahwa Amnesty telah mencatat pelanggaran HAM di sekitar 140 negara.

"Di Iran, masyarakat menghadapi ancaman ganda: pertama, yaitu serangan terhadap masyarakat sipil dan infrastruktur oleh Amerika Serikat dan Israel yang jelas melanggar hukum internasional; dan kedua, penindasan oleh pemerintah mereka sendiri, yang telah menyebabkan ribuan angka kematian," ujarnya.

Meski demikian, Duchrow menegaskan bahwa rezim di Teheran hanya bisa digulingkan jika hukum internasional dihormati.

"Serangan-serangan yang melanggar hukum itu tidak memperbaiki situasi. Kini, kami semakin khawatir bila terjadi serangan yang lebih gencar dari pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri."

Namun, bukan hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Israel yang semakin menjauh dari tatanan dunia lama, tetapi juga banyak negara lain yang membelot dari sistem politik yang berlandaskan aturan internasional.

Laporan Amnesty menyatakan, "tatanan dunia telah terbentuk setelah peristiwa Holocaust dan kehancuran yang dahsyat akibat Perang Dunia I dan II. Tatanan tersebut telah dibangun dengan susah payah selama 80 tahun terakhir, walaupun masih banyak yang perlu disempurnakan."

Negara-negara yang berkomitmen pada demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas internasional tampak tak berdaya dan akhirnya harus berkompromi dalam kebijakan yang diambil.

Apakah Masih Ada yang Tersisa dari Tatanan Dunia Lama?

Apakah masih ada yang tersisa dari tatanan dunia lama? Amnesty memberikan jawaban yang berbeda. Dalam laporannya, Amnesty menyanjung upaya luar biasa yang dilakukan oleh diplomat dan aktivis yang telah berjuang untuk perdamaian dunia sejak tahun 1945.

"Penerapan Deklarasi Bersama Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida pada tahun 1948, serta berbagai upaya lain yang dibahas dan disahkan selama 80 tahun terakhir, bukanlah sebuah ilusi."

Laporan ini juga menyatakan bahwa mereka yang sering mengkritik runtuhnya tatanan dunia, pada kenyataannya, memiliki kepentingan tersendiri di dalamnya.

"Jangan keliru, laporan tentang matinya tatanan internasional berbasis aturan kadang terlalu dilebih-lebihkan."

Amnesty International secara khusus menyoroti pemerintahan Amerika Serikat dan Israel. Pada Januari 2026, di bawah kepemimpinan Donald Trump, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menguraikan visi mengenai tatanan baru yang berbentuk aliansi negara-negara Barat dari peradaban Kristen.

Visi ini tampaknya mengabaikan sejarah yang telah terjadi. Lebih jauh, Amnesty menyampaikan, "pernyataan tersebut tak dapat dipungkiri bisa melanggengkan sejarah dominasi, kolonialisme, perbudakan, dan genosida."

Tindakan Israel terhadap negara-negara tetangganya dalam konflik Timur Tengah juga mendapat kritik tajam.

"Bagi jutaan orang, mekanisme perlindungan internasional telah gagal, faktanya rakyat Palestina masih mengalami genosida, diskriminasi, dan penjajahan oleh pemerintah Israel."

Kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, laporan tersebut menyatakan, "Rusia terus melakukan kejahatan kemanusiaan di Ukraina." Dengan berbagai pernyataan ini, Amnesty International berusaha menegaskan bahwa tantangan terhadap tatanan dunia saat ini bukan sekadar sebuah narasi kosong, melainkan sebuah kenyataan yang memerlukan perhatian dan tindakan nyata dari komunitas internasional.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kritik, masih ada harapan dan perjuangan yang terus berlangsung untuk mencapai keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Keterlibatan Masyarakat Sipil Sangat Diharapkan

Semua ini menunjukkan sebuah kecenderungan yang akan terus berlanjut dan berpotensi melahirkan konflik-konflik baru. Namun, dalam konteks perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, laporan tahunan mencatat bahwa beberapa negara anggota Uni Eropa secara tegas mengambil jarak dari konflik tersebut.

"Di awal 2026, sejumlah negara Eropa telah menyadari risikonya, mereka menolak ikut serta dalam serangan AS dan Israel terhadap Iran, dan berkomitmen untuk melindungi keamanan strategis."

Julia Duchrow juga masih optimis, dengan banyaknya upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tatanan dunia yang semakin rapuh.

"Di Iran, orang-orang turun ke jalan meskipun mereka tahu nyawa mereka akan terancam. Di Hungaria, pemerintahan semena-mena Viktor Orbn baru saja digulingkan melalui pemilu. Dan para tahanan politik terus dibebaskan, seperti Maria Kolesnikova di Belarus, yang selama ini kami perjuangkan."

Maria Kolesnikova adalah seorang musisi terkenal dan aktivis HAM dari Belarus. Ia akhirnya dibebaskan pada Desember 2025 setelah lima tahun dipenjara.