Komnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir

Selain korban jiwa dari kalangan warga, peristiwa tersebut juga memicu gelombang pengungsian yang tidak terhindarkan di berbagai titik terdampak.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Komnas HAM mengungkap enam kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2025-2026, mulai konflik lahan hingga penembakan warga sipil.

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

Kapolda Papua Irjen Polisi Patrige Renwarin tegaskan Polda Papua antisipasi gangguan keamanan di wilayahnya pada 2026, terutama di Papua Pegunungan, dengan fokus pada pendekatan humanis dan penegakan hukum.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua berhasil meminta keterangan dua oknum anggota TNI yang menjadi tersangka kasus 'Penembakan Oknum TNI Papua' di Jayapura dan Keerom. Apa yang terungkap dari pemeriksaan ini?

Selain menyebabkan 43 orang meninggal juga tercatat 47 orang terluka termasuk TNI-Polri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan, Polri menjadi institusi terbanyak yang diadukan masyarakat atas dugaan penyiksaan.

Sementara untuk anggota KKB sendiri tercatat 27 orang meninggal dan 12 anggota KKB terluka

Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka,

Penggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Pemerintah Kota Jayapura serius menggarap potensi lahan pertanian di Distrik Muara Tami, menyiapkan 100 hektare untuk padi demi mewujudkan Swasembada Pangan Jayapura dan ketahanan pangan nasional.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sukses menggelar BRI Consumer Expo 2026 di Jayapura, Papua, untuk mendukung program pemerintah tiga juta rumah dan mempermudah akses KPR subsidi bagi masyarakat.

Dinas Perikanan Biak Numfor mengucurkan dana otonomi khusus Rp2,3 miliar untuk pengadaan 50 unit perahu motor tempel. Bantuan perahu nelayan Biak Numfor ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan nelayan tradisional dan memaksimalkan potensi perikanan da

Prajurit Yonif TP 815/WGT bangun lapangan olahraga di SD Inpres Arso, Keerom. Inisiatif ini wujud nyata kepedulian TNI pada pendidikan dan generasi muda Papua. Simak selengkapnya!

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan sejumlah pihak yang hadir.

Menurut Frits, klarifikasi dari pihak yang mengalami langsung peristiwa tersebut menjadi hal penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.