Catatan Komnas HAM Potret Penanganan HAM di Papua Sepanjang 2024

Selain korban jiwa dari kalangan warga, peristiwa tersebut juga memicu gelombang pengungsian yang tidak terhindarkan di berbagai titik terdampak.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Komnas HAM mengungkap enam kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang 2025-2026, mulai konflik lahan hingga penembakan warga sipil.

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

Kapolda Papua Irjen Polisi Patrige Renwarin tegaskan Polda Papua antisipasi gangguan keamanan di wilayahnya pada 2026, terutama di Papua Pegunungan, dengan fokus pada pendekatan humanis dan penegakan hukum.

Sepanjang 2025, Aksi Kekerasan KKB Papua mengakibatkan 94 korban jiwa di Tanah Papua. Kapolda Papua mengungkapkan rincian korban dan strategi penanganan melalui pendekatan humanis untuk menciptakan situasi kondusif.

Selain menyebabkan 43 orang meninggal juga tercatat 47 orang terluka termasuk TNI-Polri.

Sementara untuk anggota KKB sendiri tercatat 27 orang meninggal dan 12 anggota KKB terluka

Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Untuk lokasi aksi KKB mayoritas terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.

Sebaliknya, mereka berharap pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di masa mendatang.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Insiden tragis ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan. Simak detail lengkap mengenai Bom PD II Biak dan upaya penanganan pasca kejadian.

Ia menegaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas inisiatif pribadi dan tidak melibatkan pihak-pihak yang disebut dalam berbagai narasi di media sosial.

Kasus ini pun menarik perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam industri perfilman.

Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani menanam cabai Juwita di Kampung Yahim, Sentani, sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi petani.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menegaskan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian krusial dalam draf Revisi UU HAM, yang ditargetkan rampung pada 2026.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Revisi UU HAM 1999 merupakan langkah penting dalam Reformasi HAM, memastikan perlindungan hak asasi adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk di ruang digital, dan memperkuat Komnas HAM.

Aksi digelar di depan kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa., (19/05/2026).

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.