Kementerian HAM Targetkan 200 Desa Sadar HAM di 2026, Perkuat Pemahaman Nilai Kemanusiaan di Tingkat Desa

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam membumikan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh pelosok negeri. Pada tahun 2026, Kementerian HAM menargetkan pembentukan 200 Desa Sadar HAM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran warga dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap peraturan dan kebijakan pemerintah desa.

Direktur Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Kementerian HAM, Giyanto Wiyono, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan kelanjutan dari program percontohan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada tahun 2025, sebanyak 10 desa telah ditunjuk sebagai Desa Sadar HAM percontohan, termasuk 10 desa di Kepulauan Bangka Belitung.

Pembentukan 200 Desa Sadar HAM di tahun 2026 ini akan disebar di setiap Kantor Wilayah Kementerian HAM di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM secara merata di tingkat pemerintahan desa.

Program Desa Sadar HAM dirancang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Giyanto Wiyono menyatakan bahwa program ini fokus pada bagaimana masyarakat memahami nilai-nilai HAM yang diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Ini mencakup penyusunan regulasi perdes, perencanaan pembangunan, dan berbagai kebijakan lainnya yang berbasis HAM.

Pemerintah desa nantinya akan memposisikan nilai-nilai HAM sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini akan memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat di tingkat desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjunjung tinggi hak-hak dasar warganya. Melalui pendekatan ini, diharapkan desa-desa dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan dan pemajuan HAM.

Sosialisasi dan pengenalan program telah dilakukan pada tahap awal di 10 desa percontohan. Pengalaman dari tahap piloting ini akan menjadi bekal berharga untuk pengembangan program di 200 desa selanjutnya. Fokusnya adalah pada edukasi dan pendampingan agar perangkat desa dan masyarakat mampu mengidentifikasi serta mengatasi potensi pelanggaran HAM di lingkungan mereka.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, telah menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai HAM di seluruh desa. Beliau menekankan bahwa kesadaran dan implementasi HAM harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan dan peraturan pemerintah desa. Pernyataan ini menunjukkan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi Kementerian HAM terhadap program Desa Sadar HAM.

Target pembentukan 200 desa pada tahun ini merupakan langkah ambisius yang menunjukkan keseriusan pemerintah. Anggaran untuk penambahan desa sadar HAM diharapkan dapat disetujui, mengingat harapan Menteri HAM agar penguatan dan kesadaran HAM dapat dilakukan di seluruh desa. Ini mencerminkan visi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Pengembangan program ini tidak hanya berhenti pada pembentukan desa, tetapi juga pada keberlanjutan dan evaluasi. Kementerian HAM akan terus memantau implementasi nilai-nilai HAM di desa-desa yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa Desa Sadar HAM benar-benar berfungsi sebagai contoh praktik baik dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Sumber: AntaraNews