LIVE

UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

uu prt
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja (merdeka.com)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang (UU) di Gedung Parlemen DPR RI pada Selasa, 21 April 2026.

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

Regulasi ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini berada dalam sektor informal dan rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Pemenuhan HAM Yosef Sampurna Nggarang, dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (23/04), mengatakan pengesahan UU ini menandai perubahan signifikan dalam status pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Dengan disahkannya UU PPRT baru-baru ini, pekerja yang selama ini berstatus informal kini menjadi pekerja formal. Jadi negara sebagai subjek HAM sudah membuat suatu undang-undang yang sangat berpihak kepada pekerja,”

UU ini sudah didorong dan dikawal selama lebih dari dua dekade. Kita semua tentu mengapresiasi dan berterimakasih kepada DPR atas disahkan UU ini.

Bentuk Komitmen Negara

Menurutnya, kehadiran UU PPRT menunjukkan komitmen negara dalam menjalankan perannya sebagai pemangku kewajiban utama (duty holders bearers) dalam pemenuhan HAM.

Regulasi ini tidak hanya memberikan pengakuan status kerja, tetapi juga menjamin hak-hak dasar pekerja, seperti upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap jaminan sosial.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa UU ini telah mencerminkan pemenuhan prinsip-prinsip utama dalam hak asasi manusia secara komprehensif. Tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga dalam implementasinya.

Hal tersebut tercermin melalui upaya penghormatan terhadap martabat pekerja, perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, pemenuhan hak-hak dasar secara layak, penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran, serta pemajuan HAM secara berkelanjutan melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kelompok yang selama ini rentan dan kurang terlindungi.

Pengesahan UU PPRT diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan hubungan kerja yang adil, setara, dan bermartabat.

Selain itu, implementasi regulasi ini juga menjadi tantangan bersama bagi pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang layak serta terbebas dari praktik eksploitasi di masa mendatang.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Orang Tua Siswi Sekolah Rakyat Menangis di Hadapan Prabowo

{{caption}}
Bertemu Prabowo, Siswa Sekolah Rakyat Curhat Pernah Dibully hingga Tak Mau Sekolah

{{caption}}
Cita-Cita Siswa Sekolah Rakyat Ingin jadi Menteri Pendidikan

{{caption}}
Prabowo Beri Arahan Khusus ke Seskab Teddy soal Sekolah Rakyat

{{caption}}
Prabowo: Banyak Orang Berhasil Berasal dari Keluarga Miskin

{{caption}}
Komitmen Tingkatkan Pendidikan, Prabowo: Kita Harus Kerja Keras, Hemat Uang

Topik Terkait
{{caption}}
Akhir Perjuangan Panjang Serikat Pembantu Rumah Tangga Mendapat Perlindungan Usai UU PPRT Disahkan

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Puan Serukan Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Ketua DPR
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

DPR
{{caption}}
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin Dekat

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

RUU PPRT
{{caption}}
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

DPR
{{caption}}
Dua Dekade Penantian RUU PPRT: DPR Ambil Langkah Penting Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

RUU PPRT
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR, PDIP Tekankan Nilai Kekeluargaan

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

RUU PPRT
{{caption}}
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

DPR RI
{{caption}}
Trivia: Ada 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Menteri Yassierli Dorong Pengesahan RUU PPRT Demi Perlindungan Hukum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
May Day 2026: Simbol Kedekatan Pemerintah dan Buruh di Era Prabowo

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas menjadi sorotan, menandai era baru kedekatan pemerintah dengan buruh dan komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan pekerja.

buruh indonesia
{{caption}}
PRT Kini Berhak THR dan BPJS, Ini Aturan Lengkapnya

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengatur berbagai hak yang harus diterima oleh para pekerja di sektor ini.

berita update
{{caption}}
UU PRT Sudah Disahkan, PRT Kini Punya Hak Cuti dan Jam Kerja Manusiawi

Dengan adanya undang-undang ini, para PRT kini berhak atas jam kerja yang manusiawi, cuti, THR, serta jaminan sosial melalui BPJS.

berita update
{{caption}}
UU PPRT: Negara Beri Jaminan Sosial Kesehatan bagi PRT

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

berita update
{{caption}}
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

berita update
{{caption}}
UNDP Dorong Penerapan Prinsip Bisnis dan HAM untuk Pelaku Usaha di Indonesia

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

berita update
{{caption}}
Rancangan Perpres Bisnis dan HAM Ditarget Rampung Tahun Ini

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

berita update
{{caption}}
Kemenkum Malut Perkuat Posbankum di Desa, Perluas Akses Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

bantuan hukum
{{caption}}
RUU HAM Usulkan Larangan TNI-Polri Aktif dan Purnawirawan Jadi Anggota Komnas HAM

Dalam draft RUU HAM ada butir yang mencantumkan bahwa anggota dan purnawirawan TNI-Polri dilarang menjadi anggota KomnasHAM.

berita update
{{caption}}
RUU HAM Ungkap Empat Lembaga ini Bukan Merupakan Lembaga Negara

Berikut adalah 4 lembaga non pemerintah namun berstatus lembaga nasional HAM.

berita update
{{caption}}
Hak untuk Dilupakan Perlu Dibatasi Agar Tak Ancam Kebebasan Pers

Wahyudi Djafar menilai aturan right to be forgotten perlu katup pengaman agar tidak mengancam kebebasan pers dan kepentingan publik.

berita update