Koalisi Sipil untuk UU PPRT kembali berunjuk rasa menuntut DPR memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Dalam aksinya, aktivis membuatkan nasi goreng untuk DPR agar berenergi dalam membahas dan mewujudkan undang undang tersebut.

Aksi Massa PRT Kembali Geruduk Gedung DPR Tuntut Pengesahan RUU PPRT. Massa Pekerja Rumah Tangga (PRT) kembali mendatangi Gedung DPR RI, pada Rabu (7/6/2023). Mereka berunjuk rasa menuntut DPR agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Pemerintah akan membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bersama DPR RI. Salah satu yang diatur adalah jaminan kesehatan dan keamanan kerja dari para PRT.

Pemerintah dan DPR RI bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menyusul sudah ada 367 poin daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas antar Kementerian dan Lembaga.

Dari serap aspirasi tersebut, lanjutnya, beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain usulan terkait penambahan hak PRT atas waktu istirahat dan cuti; upah dalam bentuk uang; jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan; serta mendapatkan makanan dan akomodasi yang layak.

Sembari menunggu surpres selesai, lanjut Moeldoko, Pemerintah bekerja secara simultan untuk menata ulang daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PPRT serta menyiapkan konsinyering untuk komunikasi publik dan politik.

Perwakilan pekerja rumah tangga akhirnya berhasil menemui Puan Maharani di Gedung DPR RI. Ini yang akhirnya terjadi.

Dasco mengatakan, pimpinan sepakat agar pengesahan RUU PPRT sebagai inisiatif dibahas pada masa sidang kali ini.

Peringati Hari Perempuan Internasional, Massa PRT Desak Pengesahan UU PPRT di DPR. Dalam aksinya, massa perempuan mendesak DPR mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU.

"UU PPRT bukan hanya tentang perlindungan PRT, tapi tentang Indonesia yang berkeadilan sosial sesuai dengan sila ke 4 dari Pancasila," ujar Tatyana

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kini memasuki tahun ke-19. Menaker Ida Fauziyah tegaskan pemerintah siap menyambut RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR RI.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan itu akan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkomitmen dan berupaya keras memberikan perlindungan kepada PRT.

Kemenaker mendorong percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai produk hukum atau undang-undang. Regulasi itu diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan sehingga dapat melindungi 4,2 juta pekerja domestik atau PRT di Indonesia.