RUU PPRT

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap dia.

DPR dan pemerintah segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut demi memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menyoroti kerentanan sistemik yang dihadapi Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan akibat absennya perlindungan hukum.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa kesehatan mental perempuan harus menjadi agenda prioritas negara, menyoroti krisis dan tantangan implementasi hukum serta ancaman digital.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

JALA PRT memaparkan pentingnya sejumlah pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga (PRT) dalam penyusunan RUU PRT.

DPR memaparkan lima urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).