LIVE

Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

dpr ri
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif (merdeka.com)

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai usul inisiatif DPR.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3). Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan seluruh fraksi DPR sepakat dengan penetapan tersebut.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dan palu diketuk.

Hak Jaminan Sosial

Diketahui, pada drafnya DPR mengusulkan pekerja rumah tangga (PRT) akan mendapat hak jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) dilarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT, serta dilarang menempatkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan pemberi kerja perseorangan.

Sejumlah Subtansi

Berikut sejumlah subtansi yang diprioritaskan dalam RUU ini.

1. Pengaturan mengenai perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum.

2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Perjanjian kerja tertulis hanya diberlakukan kepada PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui perusahaan penempatan PRT atau P3RT.

3. Setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan kerumahtanggaan yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

4. Perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun daring. Ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

5. Salah satu hak PRT yang diatur dalam RUU ini adalah hak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun dari perusahaan penempatan PRT.

7. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT termasuk pendidikan tentang norma-norma sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan konteks tempat bekerja sehingga penyelenggaraan PRT dapat menjaga hubungan sosiokultural antara pemberi kerja dengan P3RT.

8. P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. P3RT dilarang memotong upah, memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun dari calon PRT dan PRT, serta dilarang menempatkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan pemberi kerja perseorangan.

10. Mediator dapat mengeluarkan keputusan terkait perselisihan upah antara pemberi kerja dan PRT yang bersifat final dan mengikat.

11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Endang Saputra
Editor Endang Saputra
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

UU PRT
{{caption}}
Akhir Perjuangan Panjang Serikat Pembantu Rumah Tangga Mendapat Perlindungan Usai UU PPRT Disahkan

Regulasi ini dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan sekaligus mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

UU PPRT
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Puan Serukan Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Ketua DPR
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

DPR
{{caption}}
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin Dekat

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

RUU PPRT
{{caption}}
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

DPR
{{caption}}
RUU PPRT: DPR Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja Rumah Tangga dan Pemberi Kerja

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

RUU PPRT
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR, PDIP Tekankan Nilai Kekeluargaan

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

RUU PPRT
{{caption}}
Trivia: Ada 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Menteri Yassierli Dorong Pengesahan RUU PPRT Demi Perlindungan Hukum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Komisi IV DPR Apresiasi Keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nusakambangan

Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap Program Ketahanan Pangan Nusakambangan yang diinisiasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, berhasil menyulap lahan tidak produktif menjadi sumber komoditas pangan.

agus andrianto
{{caption}}
DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Perlindungan Pekerja Informal Magelang: Hanya 32 Persen Terdaftar

Anggota DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan gencar mendorong perlindungan pekerja informal Magelang. Data menunjukkan baru sekitar 32% pekerja informal terlindungi jaminan sosial, memicu keprihatinan serius.

bpjs ketenagakerjaan
{{caption}}
Pemerintah Tidak Antikritik, DPR RI Tegaskan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Terus Berjalan

Anggota DPR RI Moreno Soeprapto menegaskan bahwa Pemerintah Tidak Antikritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), bahkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Simak detail respons pemerintah dan dukungan masyarakat.

dpr ri
{{caption}}
Posisi PDIP sebagai Partai Penyeimbang: Bukan Abu-abu, Melainkan Objektif Proposional

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

dpr ri
{{caption}}
KBPP Polri Soroti Pentingnya Sinergi Lintas Lembaga untuk Jaga Stabilitas Nasional

Ketua Umum KBPP Polri, AH Bimo Suryono, menekankan pentingnya Sinergi Lintas Lembaga antara DPR RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, dan Polri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

dpr ri
{{caption}}
Kemenhaj dan DPR Segera Bahas Biaya Haji 2027

Kemenhaj dan DPR akan membahas biaya haji 2027. Pemerintah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk avtur, kurs rupiah, dan layanan Saudi.

berita update
{{caption}}
VIDEO: Terungkap Obrolan Meja Makan Jokowi Paloh Puan, UU Baru TNI Hingga Megawati

Jokowi duduk satu meja dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Posisi keduanya dipisahkan oleh Ketum NasDem Surya Paloh.

berita update