LIVE

UU PPRT: Negara Beri Jaminan Sosial Kesehatan bagi PRT

DPR baru saja mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

uu prt
UU PPRT: Negara Beri Jaminan Sosial Kesehatan bagi PRT
UU PPRT: Negara Beri Jaminan Sosial Kesehatan bagi PRT (merdeka.com)

Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang baru disahkan DPR mengatur pemberian jaminan sosial kesehatan bagi PRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 huruf g berbunyi: Mendapatkan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya, pemerintah yang wajib membayarkan iuran PRT, khususnya mereka yang sudah terakomodir Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Pasal 16 berbunyi: Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g diberikan kepada PRT sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan Sosial bagi PRT

Apabila PRT tersebut tidak diakomodir dalam PBI, makan iuran akan ditanggung pemberi kerja, seperti tertuang dalam pasal 16 ayat (2) berbunyi: "Dalam hal PRT tidak termasuk sebagai penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh Pemberi Kerja berdasarkan kesepakatan atau Perjanjian Kerja dan diketahui oleh RT/RW,"

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, ada kemungkinan jaminan sosial PRT akan ditanggung negara.

"Ya, kita nanti coba usulkan. Nanti di PP diatur lebih lanjut," ujar Dasco.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Pandasurya Wijaya
Editor Pandasurya Wijaya
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Reaksi Rano Karno soal Eks Kepala Dinas LH DKI jadi Tersangka Longsor Bantargebang

{{caption}}
Motif Pengeroyokan Brutal Pelajar SMA di Yogyakarta berujung Meninggal Dunia

{{caption}}
PRT Berhak Dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Negara?

{{caption}}
Bunyi Aturan Baru THR di UU PPRT, Besaran Disesuaikan Perjanjian

{{caption}}
Majikan Tak Bisa Asal Pecat Pekerja Rumah Tangga, Begini Bunyi Aturan PHK di UU PPRT

{{caption}}
Belajar Cara Brasil, Rano Karno Ingin Ikan Sapu-Sapu Diolah Jadi Arang

Topik Terkait
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

DPR
{{caption}}
Tok, DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.

DPR
{{caption}}
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin Dekat

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

RUU PPRT
{{caption}}
DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

DPR
{{caption}}
Dua Dekade Penantian RUU PPRT: DPR Ambil Langkah Penting Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

RUU PPRT
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Inisiatif DPR, PDIP Tekankan Nilai Kekeluargaan

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

RUU PPRT
{{caption}}
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

DPR RI
{{caption}}
Menteri KemenPPPA Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Melalui RUU PPRT

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Trivia: Ada 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Menteri Yassierli Dorong Pengesahan RUU PPRT Demi Perlindungan Hukum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Aturan Baru UU Pekerja Rumah Tangga, Besaran THR Disesuaikan Perjanjian

Selain THR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) juga mengatur mengenai hak-hak serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga.

berita update
{{caption}}
BPJS Kesehatan Identifikasi Perusahaan Belum Patuh Jaminan Kesehatan Pekerja

BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung menemukan sejumlah perusahaan belum memenuhi kewajiban Kepatuhan BPJS Kesehatan Perusahaan, padahal aturan mewajibkan pendaftaran seluruh karyawan.

antara
{{caption}}
Legislator Dorong Peningkatan Pemahaman JKN untuk Perlindungan Kesehatan Optimal

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.

ade rezki pratama
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Targetkan Pendataan Bansos dan JKA Tuntas Sebelum Idul Adha

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menuntaskan pendataan bantuan sosial (bansos) dan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebelum Hari Raya Idul Adha untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengatasi masalah data desil yang tidak akurat.

bantuan sosial
{{caption}}
Desakan Kencang DPR ke Menkes Budi BPJS Kesehatan Ditanggung Pemerintah: Anggaran Kita Mampu!

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

bpjs kesehatan
{{caption}}
388 Warga Miskin Madura Terima Donasi JKN, BPJS Kesehatan Apresiasi Perusahaan Donatur

Sebanyak 388 jiwa warga miskin dan kurang mampu di Madura menerima donasi iuran JKN. Program ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan wujud gotong royong untuk kesehatan nasional.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Tak Perlu Bingung, Layanan Chat BPJS Kesehatan Kini Siaga 24 Jam

BPJS Kesehatan menyediakan layanan 24 jam melalui PANDAWA. Peserta JKN dapat mengandalkan respons cepat dalam waktu kurang dari 5 menit.

berita update