LIVE

DPR Sahkan RUU PPRT Besok, Menaker Tegaskan Hak Asasi Pekerja Rumah Tangga

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

dpr
Suasana usai sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta. Jumat (24/04/2015). Sidang Paripurna yang beragendakan Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan atas RUU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Suasana usai sidang paripurna di Komplek Parlemen, Jakarta. Jumat (24/04/2015). Sidang Paripurna yang beragendakan Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Pembahasan atas RUU. (Liputan6.com/Andrian M Tunay) (@ 2023 merdeka.com)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026). Pernyataan itu disampaikan saat membuka rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pakar yang membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, Senin (20/4/2026).

"Hari ini Bamus, besok di Paripurna Alhamdulillah Insya Allah disahkan Undang-Undang PPRT yang sudah lama kita tunggu juga," ujar Habiburokhman dalam rapat.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Menurutnya, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan pekerja rumah tangga secara setara dengan warga negara lainnya, baik dari sisi hak maupun kewajiban.

Yassierli juga mengungkapkan bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai lebih dari empat juta orang, sehingga perlindungan hukum menjadi kebutuhan mendesak.

“Pemerintah menyambut baik dan mendukung inisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai bentuk upaya untuk memberikan pelindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang bekerja, termasuk pekerja rumah tangga,” kata Yassierli.

Jaminan Hak dari Sebelum hingga Sesudah Bekerja

Pemerintah, lanjut Yassierli, berkomitmen untuk memastikan pekerja rumah tangga diposisikan sebagai pekerja yang memiliki hak asasi sebagaimana pekerja pada umumnya.

Perlindungan tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan serta pembinaan dan pengawasan.

“Pekerja rumah tangga harus mendapatkan jaminan upah yang layak, waktu kerja dan waktu istirahat, hak libur dan cuti, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan seksual, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemerintah sangat setuju memasukkan pekerja rumah tangga untuk memiliki status pekerja pada umumnya yang mendapatkan hak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia,” pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bocoran Said Iqbal soal Jabatan Barunya di Kabinet Prabowo

{{caption}}
Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi Regional Jawa-Bali

{{caption}}
Rekomendasi Saham Hari Ini 5 Juni 2026: BUMI, BIPI, CUAN, UNTR, PTRO, JPFA

{{caption}}
Bak Roller Coaster, IHSG Jumat Pagi Bolak-Balik Arah dalam Hitungan Menit

{{caption}}
IHSG Diprediksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

{{caption}}
Lahan Basah Silmy Karim dan Geng Imigrasi

Topik Terkait
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja

Pengesahan UU tersebut adalah langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) di sektor ketenagakerjaan.

UU PRT
{{caption}}
UU PPRT Disahkan, Puan Serukan Stop Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga

DPR akhirnya mengesahkan UU PPRT setelah 22 tahun diperjuangkan, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga.

Ketua DPR
{{caption}}
DPR Sahkan UU PPRT, Ini Daftar Hak Pekerja Rumah Tangga

UU PPRT resmi disahkan DPR. Aturan ini mengatur hak pekerja rumah tangga, mulai dari upah, jam kerja, cuti, hingga jaminan sosial.

DPR
{{caption}}
Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

RUU PPRT
{{caption}}
DPR Sepakati Pengesahan RUU PPRT, Kado Hari Kartini dan May Day

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/4), menjadi hadiah istimewa untuk Hari Kartini dan Hari Buruh. Pengesahan RUU PPRT ini telah dina

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap 12 Poin Penting dalam RUU PPRT, Jaminan Sosial hingga Pendidikan Vokasi

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Baleg DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Semakin Dekat

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

RUU PPRT
{{caption}}
Dua Dekade Penantian RUU PPRT: DPR Ambil Langkah Penting Menuju Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

RUU PPRT
{{caption}}
Usulan Krusial dalam RUU PPRT: Upah Layak hingga Jaminan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

RUU PPRT
{{caption}}
Langkah Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, DPR Setujui RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

DPR RI
{{caption}}
Trivia: Ada 4,2 Juta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Menteri Yassierli Dorong Pengesahan RUU PPRT Demi Perlindungan Hukum

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
{{caption}}
Gibran Minta Pengesahan RUU PPRT Dipercepat: Ini Bukan Hanya Sekumpulan Pasal, tapi Perlindungan untuk PRT

"Ini adalah cerminan bahwa negara juga hadir untuk para pekerja rumah tangga," kata Gibran.

Gibran Rakabuming
{{caption}}
Revisi UU Polri Masuk Tahap Pembahasan, Pemerintah Serahkan 112 DIM ke DPR

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

berita update
{{caption}}
DPR: BGN Fokus MBG Saja, Bukan Pengadaan Motor hingga iPad

Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.

berita update
{{caption}}
DPR Sahkan Revisi UU P2SK Jadi Undang-Undang, Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Sektor Keuangan

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

berita update
{{caption}}
Soal Pencopotan Kepala BGN, Dasco: Sesuai Aspirasi Masyarakat

DPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.

berita update
{{caption}}
DPR Minta Dugaan Skandal Pemalsuan Riset WNI Diusut Tuntas

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

berita update
{{caption}}
TNI Turun Tangan Bantu Berantas Begal di Jakarta, Ini Respons DPR

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

begal