DPR Sepakati Pengesahan RUU PPRT, Kado Hari Kartini dan May Day

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pekerja rumah tangga sebagai warga negara memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk melindungi hak PRT sekaligus pemberi kerja, memastikan hubungan yang profesional dan adil.

Pembahasan RUU PPRT terus bergulir di DPR RI, membawa harapan baru bagi pekerja rumah tangga. Berbagai usulan krusial, mulai dari upah layak hingga jaminan sosial, siap direalisasikan dalam upaya perlindungan komprehensif.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP, I Nyoman Patra mengungkapkan, restrukturisasi hubungan kerja domestik.

Pengesahan dilakukan pada rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Presiden Prabowo Subianto berjanji Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan dibahas pekan depan.

Komnas Perempuan menyebut, dengan disahkan RUU PPRT dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja rumah tangga di tanah air.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Menteri Kemen PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan urgensi perlindungan pekerja rumah tangga, mayoritas perempuan, melalui pengesahan RUU PPRT pada momen Hari Perempuan Internasional.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum penting bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memperkuat komitmen terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang lebih adil dan inklusif.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap dia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, meluncurkan buku berjudul "Kekuasaan Yang Menolong" yang membawa semangat politik untuk menolong rakyat dan mengabdi kepada masyarakat luas.

Aliansi Perguruan Tinggi Berbasis Badan Penyelenggara (Aperti) mendesak pemerintah meninjau ulang Permendiktisaintek 3/2026. Kuota PTN yang tak terkendali dinilai memicu persaingan tidak sehat bagi PTS. Simak selengkapnya.

Anggota DPR Rudianto Tjen optimis pembukaan rute Penerbangan Internasional Belitung-Singapura akan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat, serta membuka pintu investasi.

Anggota Komisi VI DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi, yang berpotensi memicu peralihan konsumsi ke BBM subsidi dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Simak analisis mendalamnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyerukan semangat pemberdayaan perempuan di Trenggalek melalui TGX Women Summit dan peluncuran buku, mendorong kaum hawa bangkit menghadapi tantangan.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menggalakkan sosialisasi JKN. Hal ini penting guna memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan, demi perlindungan jaminan sosial yang optimal.