hak pekerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rejang Lebong fasilitasi mediasi sengketa PHK karyawan PT PAS Rejang Lebong terhadap 15 pekerja PKWT. Perusahaan diminta segera penuhi hak kompensasi.

Indonesia menyambut positif adopsi Konvensi ILO tentang Kerja Layak dalam Ekonomi Platform. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan Pekerja Ekonomi Platform di era digital.

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut intensifkan pengawasan jaminan pensiun Bitung di empat perusahaan besar. Upaya ini memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulawesi Utara intensifkan pengawasan Jaminan Pensiun di Bitung, menyasar perusahaan besar demi memastikan hak pekerja terpenuhi dan mencegah praktik kurang lapor.

Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Marsinah di Nganjuk setelah meresmikan museum. Aksi Prabowo ziarah Marsinah ini menjadi bentuk penghormatan negara atas perjuangan hak-hak buruh dan simbol keberanian.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan abadi kepada pahlawan buruh Marsinah dan perjuangan pekerja Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai bentuk penghormatan abadi terhadap perjuangan buruh dan pengingat penting sejarah gerakan pekerja di Indonesia.

Pemprov Jabar berkomitmen memastikan hak pekerja PHK terpenuhi, termasuk pesangon dan JKP, demi ketenangan dan produktivitas mereka di tengah tantangan ekonomi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menerima dua aduan terkait pembayaran THR perusahaan jelang Idul Fitri 2026, menunjukkan fokus pada kepatuhan perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menuntaskan 19 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Simak detail penyelesaian aduan THR Jambi dan langkah selanjutnya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat 67 aduan terkait Penanganan THR Lebaran 2026 dari berbagai perusahaan di provinsi ini. Mayoritas aduan berasal dari UMKM dan sektor manufaktur, dengan sebagian besar kasus masih dalam proses penanganan untu

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?