Hak Pekerja

Pemprov Jabar berkomitmen memastikan hak pekerja PHK terpenuhi, termasuk pesangon dan JKP, demi ketenangan dan produktivitas mereka di tengah tantangan ekonomi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti 13 pengaduan terkait pembayaran THR Pekerja yang belum diterima. Perusahaan yang telat bayar wajib melunasi atau hadapi sanksi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan WFH Perusahaan Swasta memberikan keleluasaan penuh bagi entitas bisnis untuk menentukan hari pelaksanaannya sendiri, berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan berlaku efektif mulai 1 April

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan WFH karyawan swasta satu hari seminggu bersifat imbauan, diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan demi menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tulungagung menerima dua aduan terkait pembayaran THR perusahaan jelang Idul Fitri 2026, menunjukkan fokus pada kepatuhan perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menuntaskan 19 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Simak detail penyelesaian aduan THR Jambi dan langkah selanjutnya.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Disnaker-KUM Kota Madiun menegaskan perusahaan harus membayarkan THR Karyawan paling lambat H-7 Idul Fitri 1447 H secara penuh sesuai regulasi pemerintah dan tidak boleh dicicil, memastikan hak pekerja terpenuhi.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gencar memantau kesiapan perusahaan dalam pembayaran THR Lebaran 2026 kepada pekerja, memastikan hak karyawan terpenuhi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya sesuai regulasi dan tepat waktu. Jangan sampai hak pekerja terabaikan!

Pemerintah Kota Palu membuka Posko Pengaduan THR bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 H/2026. Langkah ini diambil untuk memastikan hak finansial pekerja terpenuhi dan menampung keluhan terkait Tunjangan Hari Raya.

Pemerintah Kabupaten Batang perketat pengawasan THR 2026 bagi ASN dan pekerja swasta, memastikan pembayaran tepat waktu serta menyiapkan sanksi tegas bagi perusahaan pelanggar.

Disnaker Kabupaten Bekasi resmi membuka Posko THR Pekerja untuk memfasilitasi pengaduan dan konsultasi terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya jelang Idul Fitri 1447 H, memastikan hak buruh terpenuhi dan kewajiban perusahaan dipatuhi.

Peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi Menteri KemenPPPA untuk menyerukan penguatan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang rentan, melalui RUU yang sedang digodok demi keadilan dan martabat.

Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuka Posko Pengaduan THR untuk memfasilitasi pekerja dan buruh melaporkan kendala pembayaran tunjangan hari raya menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Jelang Idul Fitri, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak seluruh perusahaan untuk segera melunasi Pembayaran THR Karawang secara penuh. Dinas Ketenagakerjaan siapkan posko aduan. Simak selengkapnya!