Hak Pekerja

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Pangkalpinang serius memproses perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026 kepada pekerjanya, menunjukkan komitmen Disnaker Pangkalpinang proses perusahaan tidak bayar THR dengan tegas.

Anggota DPR Edy Wuryanto mengusulkan agar pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dijadikan pidana, bukan hanya sanksi administratif, karena sanksi yang ada saat ini dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mencatat 67 aduan terkait Penanganan THR Lebaran 2026 dari berbagai perusahaan di provinsi ini. Mayoritas aduan berasal dari UMKM dan sektor manufaktur, dengan sebagian besar kasus masih dalam proses penanganan untu

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 157 perusahaan diadukan terkait masalah pembayaran Aduan THR Lebaran 2026, mulai dari penundaan hingga tidak dibayar penuh. Apa sanksi yang menanti?

Pemerintah Kota Medan telah menerima 50 pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026 dari pekerja swasta, dengan sebagian besar kasus telah berhasil diselesaikan melalui posko pengaduan THR Lebaran 2026 Medan.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Tenaga Kerja membuka posko pengaduan untuk memastikan hak THR Pekerja Bengkulu terpenuhi menjelang Idul Fitri 1447 H, serta mengawasi kepatuhan perusahaan.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mengingatkan seluruh perusahaan untuk memastikan Pembayaran THR Mataram tepat waktu, paling lambat H-10 Idul Fitri 2026, serta membuka posko pengaduan untuk menjamin hak pekerja terpenuhi.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan kembali mengaktifkan Posko Aduan THR 2026. Posko ini siap menampung keluhan pekerja dan memastikan hak tunjangan hari raya terpenuhi sesuai ketentuan.

Dinas Ketenagakerjaan Makassar membuka posko pengaduan THR pekerja menjelang Idul Fitri 2026. Langkah ini memfasilitasi pelaporan bagi pekerja yang belum menerima hak tunjangan hari raya mereka, sekaligus memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Jelang Idul Fitri, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak seluruh perusahaan untuk segera melunasi Pembayaran THR Karawang secara penuh. Dinas Ketenagakerjaan siapkan posko aduan. Simak selengkapnya!

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi membuka Posko Pengaduan THR Sumsel untuk memastikan pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

Pemerintah Kota Bandung membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memfasilitasi konsultasi dan pelaporan bagi pekerja, memastikan hak Tunjangan Hari Raya mereka terpenuhi sesuai ketentuan.

Pemerintah Kota Bandarlampung proaktif membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi jelang Idul Fitri 1447 H/2026, beroperasi seminggu sebelum Lebaran.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar perusahaan kepada pekerja tepat waktu, serta membentuk satgas khusus untuk mengawasi pembayaran THR.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta membuka posko aduan bagi pekerja.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok intensifkan pemantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan. Langkah ini untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai regulasi, menghindari keterlambatan atau pelanggaran THR.

Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.